REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VI DPR mendukung rencana IPO dan rights issue BUMN maupun anak-cucu BUMN pada sisa tahun ini dan tahun depan. Hal ini disampaikan Wakil Komisi VI DPR Mohamad Helal saat membacakan kesimpulan rapat kerja antara Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (2/12).
"Komisi VI mendorong Kementerian BUMN dalam melaksanakan IPO dan rights issue memperhatikan waktu dan kondisi yang tepat, termasuk mempertimbangkan BUMN mempunyai prospek yang baik," ujar Hekal.
Komisi VI, lanjut Hekal, juga meminta Kementerian BUMN memaparkan dengan rencana dan strategi yang jelas terkait masing-masing IPO sebelum pelaksanaannya. Hekal berharap pelaksanaan IPO dan rights issue dapat diperhitungkan dengan baik sehingga menarik dan mendapatkan dukungan maksimal dari publik maupun investor serta menghasilkan nilai tambah yang signifikan bagi perusahaan.
Menurut Hekal, Kementerian BUMN juga harus pengawasan terhadap kinerja perusahaan setahun setelah IPO.
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP Mufti Anam mendukung penuh rencana IPO dan rights issue BUMN. Melalui IPO dan rights issue, ucap Anam, BUMN maupun anak-cucu usaha bisa mendapatkan pendanaan tanpa bunga yang sangat sshat untuk perbaikan BUMN.
"Harapan kami jangan sampai ada kepentingan orang-orang yang hanya mencari keuntungan sesaat. Jangan juga seperti Mitratel (anak usaha Telkom) itu IPO tinggi, tiba-tiba hari berikutnya turun," ucap Anam.
Anam berharap upaya IPO dan rights issue semakin mendorong pertumbuhan kinerja BUMN yang dalam setahun terakhir mulai terlihat hasilnya. Anam mengatakan laba bersih BUMN secara konsolidasi saat ini mengalami peningkatan yang signifikan yakni sebesar Rp 61 triliun hingga kuartal III 2021 atau jauh lebih tinggi dibandingkan laba bersih BUMN konsolidasi pada 2020 yang hanya sebesar Rp 13 triliun.
"Kami apresiasi langkah Pak Erick dalam melakukan transformasi sehingga hasilnya sudah mulai terlihat. Saya tidak kaget melihat basicnya (Erick) pengusaha," ungkap Anam.
