REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH - Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) menyoroti sistem kelistrikan di Aceh. Sampai saat ini listrik di NAD masih terjadi pemadaman bergilir, yang tentunya berdampak tidak baik bagi masyarakat Aceh. Oleh karenanya, Komisi VI DPR RI akan memitigasi hal tersebut dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan mitra terkait.
"Ada byar pet-nya, sementara tadi over supply saja 224 megawatt. Jadi sebenarnya persoalannya di mana? Jadi ada beberapa yang terkait dengan transmission. Transmission di penyertaan modal negara yang 10 triliun di tahun 2023 di sini sendiri tadi menyerap kurang lebih sekitar 60 miliar dikali 2, maka 120 miliar ya dua transmission," katanya di Banda Aceh, Senin (8/8/2022).
Aria Bima berharap semoga persoalan terkait distribusi dan transmission ini dapat segera diselesaikan mengingat di hulu terjadi over supply sebesar 224 Megawatt. Oleh karena itu hal ini yang harus dimitigasi ke depannya.
Anggota Komisi VI DPR RI Tommy Kurniawan mengatakan jika memang terjadi surplus di hulu dan terdapat masalah di sistem transmission, maka hal itu harus disosialisasikan kepada perangkat desa terkait agar masyarakat mengetahui dan memahami kendala tersebut. Terlebih, Tommy sudah pernah menyarankan kepada Dirut PLN terkait persoalan transmisi ini.
Menurutnya, perlu dipasang sebuah sensor di dalam sistem transmisinya sehingga ketika terjadi case atau masalah di sistem transmisi, sensor tersebut dapat mengirimkan sinyal ke super platform yang dibuat oleh PLN. Dengan demikian transmisi mana yang bermasalah dapat segera diatasi.
"Pertama efisien ya, karena tidak perlu orang mengecek ke lapangan. Kedua, bisa ditanganinya secara cepat dan itu menurut saya bisa menjadi early warning bagi permasalahan-permasalahan yang di lapangan. Kan banyak permasalahannya bukan hanya itu masalah kabel juga masalah dan lain sebagainya," katanya.
Saat ini setiap terjadi permasalahan yang berkaitan dengan listrik, PLN telah mengeluarkan aplikasi yang diberi nama PLN Mobile. Gunanya untuk berbagai hal terkait sistem kebutuhan kelistrikan maupun keluhan lainnya. Aplikasi tersebut, menurut Tommy, semenjak awal diterbitkan hingga saat ini memang mengalami perbaikan yang cukup signifikan.
Dimulai dari lebih simpel user interface-nya dan kemudahan praktis lainnya. Namun, tetap saja untuk hal yang berkaitan dengan keluhan pelanggan tidak dapat langsung direspons. Tetap butuh waktu dan tidak cepat juga penanganannya. Apalagi yang berkaitan dengan pembelian saldo token listrik yang menurutnya juga tidak efisien dan praktis.
Tommy menuturkan saat ini PLN Mobile juga masih banyak terjadi kendala hanya sudah lebih baik. Contoh kendala misalnya listrik akan habis. Biasanya masih menghitung berdasarkan pemakaian tidak ada notifikasi sebelumnya.
"Biasanya kalau kita tidak di rumah kita tidak tahu meteran bunyi. Tapi saya sudah beri masukkan sebaiknya ada push notification yang dikirim yang memberi tahu jika token sudah akan habis sehingga bisa diisi," kata Tommy.
Menurut dia agar lebih efisien, ketika mengisi token otomatis langsung masuk seperti ketika kita mengisi pulsa handphone. "Ketika mengisi langsung masuk jadi kita enggak perlu lagi pencet-pencet. Kalau ini ini kan enggak, token tetap kita harus dial. Itu mungkin ke depannya bisa seperti itu supaya benar-benar menjadi super apps dan lebih canggih," paparnya.
Dalam paparan PT PLN disebutkan kondisi kelistrikan Aceh eksisting di antaranya dengan sistem grid, total daya mampu sebesar 669 Megawatt, dengan beban puncak 445 Megawatt, dan surplus 224 Megawatt. Dengan sistem isolated total, daya mampu 27 Megawatt, beban puncak 24,3 megawatt, dan surplus sebesar 2,7 Megawatt.
Sementara untuk realisasi rasio desa berlistrik (RD) Sumatra Kalimatan periode Juni 2022, untuk Aceh terdapat 6,497 jumlah desa di mana secara keseluruhan semuanya sudah berlistrik.