Legislator Dorong Kapolri Usut Tuntas Pernyataan Dana Tambang

Aiptu Ismail Bolong mengaku ada dana setoran perlindungan tambang ke petinggi polri

Rabu , 09 Nov 2022, 00:12 WIB
Tambang (ilustrasi). Anggota DPR meminta Kapolri usut tuntas mengenai pernyataan anggota polri soal dana tambang,
Foto: Republika/Adhi Wicaksono
Tambang (ilustrasi). Anggota DPR meminta Kapolri usut tuntas mengenai pernyataan anggota polri soal dana tambang,

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Santoso mengatakan, kasus yang menyeret Ferdy Sambo membuka banyak tabir terkait kebobrokan Polri. Terbaru adalah video mantan anggota Polri Aiptu (Purn) Ismail Bolong yang mengaku adanya dana setoran perlindungan tambang ke petinggi Polri.

"Kapolri jangan diam atas kasus ini, kasus ini harus diusut agar apa yang terjadi sesungguhnya dapat diungkap secara transparan dan akuntabel. Dengan adanya kasus Ferdi Sambo seperti terbukanya kotak pandora yang selama ini terkubur dengan rapi, seperti peribahasa bahwa serapat-rapatnya bangkai ditutup baunya akan tercium juga," ujar Santoso saat dihubungi, Senin (7/11/2022).

Baca Juga

Babak baru penyimpangan anggota Polri dari tingkat terbawah hingga tertinggi semakin terkuat setiap harinya. Peristiwa-peristiwa tersebut jangan hanya dilihat bahwa telah terjadi persaingan di internal Polri.

"Pokok dari persoalan ini adalah akibat banyaknya perilaku anggota Polri yang hedonis dengan hidup mewah dan menggunakan barang branded, yang jika di ekuivalen dengan penghasilan yang didapat tidak sesuai dengan gaya hidupnya," ujar Santoso.

Gaya hidup seseorang, jelas Santoso, memang sesuatu yang bersifat pribadi. Namun sebagai aparat penegak hukum, anggota Polri harus menunjukan perilakunya yang sesuai dengan jabatan dan pendapatan yang diberikan negara kepadanya.

"Kasus demi kasus telah terjadi berulang ulang dan menjadi viral, bukan hanya di dalam negeri, namun terekspos ke mancanegara. Ini bukan suatu perkara yang remeh dan Kapolri harus bertindak cepat dalam menyelesaikannya, sebelum akan banyak lagi yang timbul masalah yang merugikan citra Polri," ujar politikus Partai Demokrat itu.

Sebelumnya, video Ismail Bolong sempat beredar di media sosial yang mengaku, melakukan pengepulan dan penjualan batu bara ilegal tanpa izin usaha penambangan (IUP) di wilayah hukum Kalimantan Timur dengan keuntungan sekitar Rp 5 miliar-Rp 10 miliar tiap bulan.

Ismail mengklaim, sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto dengan memberikan uang sebanyak tiga kali. Uang disetor bulan September 2021 sebesar Rp 2 miliar, bulan Oktober 2021 sebesar Rp 2 miliar, dan bulan November 2021 sebesar Rp2 miliar.

Lalu, Ismail Bolong membuat pernyataan bantahan melalui video yang tersebar di media sosial. Dalam video keduanya itu, Ismail memberi klarifikasi permohonan maaf kepada Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto atas berita yang beredar.

Dia mengklarifikasi, bahwa dirinya tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah memberikan uang kepada Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto.