REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah mempelajari secara baik kasus merebaknya kembali Covid-19 di China. Ini penting dilakukan mengingat adanya rencana untuk menghentikan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada akhir 2022.
"Sementara pada sisi lain, masyarakat menerima kabar bahwa di China Covid-19 mulai merebak lagi. Dulu Indonesia kan juga bebas Covid-19, tetapi, itu ternyata tidak lama. Begitu sampai di Indonesia, perkembangannya dahsyat," ujar Saleh lewat keterangannya, Senin (26/12).
Ia sendiri memahami rencana pemerintah untuk menghentikan PPKM pada akhir 2022. Apalagi secara umum di dunia internasiona, kasus Covid-19 telah mereda.
Hal ini juga penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional, mengingat fakta bahwa banyak negara yang mengalami resesi pasca pandemi. Karenanya, perlu menghindari itu dengan mengaktifkan kembali aktivitas warga di sektor publik.
"Dengan mencabut PPKM, pemerintah kelihatannya mau menaikkan produktivitas dan kreativitas warga. Harapannya, ekonomi tumbuh dan berkembang. Angkatan kerja kita yang sangat tinggi dapat digerakkan untuk kepentingan nasional," ujar Saleh.
Guna mendukung pemberhentian PPKM, pemerintah diminta melakukan beberapa hal. Pertama, memastikan bahwa vaksin booster atau dosis ketiga sudah mencapai target minimal, karena penting mengingat masih banyak warga yang hanya divaksin satu kali atau dua kali.
Kedua, pemerintah diminta untuk tetap mensosialisasikan pola hidup sehat. Ormas, organisasi profesi, sekolah, kampus, dan institusi lainnya perlu dilibatkan.
"Ketiga, pemerintah tetap diharapkan selalu meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian. Karena itu, obat dan alat-alat kesehatan yang memadai harus tetap disiapkan. Semoga kekurangan obat dan alkes tidak terjadi lagi ke depannya," ujar Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
