REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mendikbud, Nadiem Makarim, mengklaim marketplace guru dapat selesaikan masalah honorer yang terjadi. Ini merupakan database yang membantu sekolah menemukan calon tenaga pendidik yang dibutuhkan.
Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda mengatakan, Kemendikbud yang mewakili pemerintah harus berkomitmen menuntaskan rekruitmen satu juta honorer menjadi pegawai pemerintah. Dilakukan dengan perjanjian kerja (PPPK).
Mulai dari proses rekrutmen, penerbitan surat pengangkatan sampai penempatan guru yang lolos seleksi. Ia mengingatkan, saat ini proses rekrutmen satu juta guru honorer menjadi ASN saja belum dituntaskan.
"Rekrutmen satu juta guru honorer menjadi ASN belum juga tuntas meskipun sudah dua tahun program tersebut diluncurkan," kata Huda, Sabtu (3/6).
Ia menuturkan, ada beberapa kendala lain dalam proses rekruitmen satu juta guru honorer menjadi PPPK. Seperti pemerintah daerah yang tidak mau mengajukan formasi sampai banyaknya kendala-kendala administrasi.
Hal ini membuat guru-guru yang lolos seleksi tidak segera mendapatkan SK pengangkatan sebagai ASN. Ada pula proses penempatan yang memicu konflik di lapangan. Kondisi ini membutuhkan terobosan yang bersifat politis.
"Mendikbud bisa meminta kepada presiden untuk membuka ruang bagi hambatan yang bersifat regulatif maupun personal di lintas kementerian dan lembaga, bukan malah menciptakan aplikasi baru," ujar Huda.
Ia merasa, gagasan Mendikbud tentang marketplace guru tidak akan menyelesaikan akar permasalahan tenaga pendidikan di Indonesia. Menurut Huda, marketplace guru ini hanya akan menjawab isu-isu distribusi guru.
Huda melihat, marketplace guru ini hanya akan memudahkan sekolah yang butuh tenaga pendidik sesuai formasi dibutuhkan. Jadi, tidak menjawab honorer bisa secepatnya diangkat ASN dan mendapat penghidupan layak.
Meski begitu, ia mengakui, aplikasi marketplace guru memiliki manfaat seperti Gojek atau Grab yang memudahkan pengemudi dan pengguna bertemu. Namun, tidak berfungsi maksimal jika soal mendasar tidak dituntaskan.
"Distribusi guru bisa lebih efektif dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh masing-masing sekolah," kata Huda.
