REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berbagai organisasi masyarakat sipil mendorong keterlibatan masyarakat sipil dan pemuda dalam pelaksanaan kebijakan dan inisiatif transisi hijau. Hal ini disampaikan dalam pernyataan bersama yang dibacakan di EU-Indonesia Civil Society Forum, Kamis (27/6/2024).

"Kami mendukung komitmen Pemerintah Indonesia dalam rangka percepatan transisi hijau yang juga diagendakan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan," kata pernyataan bersama itu yang dibacakan Fitri Lestari dari Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA).

Dalam pernyataan itu, para perwakilan organisasi masyarakat sipil mengatakan mereka menyadari berbagai tantangan yang dihadapi dalam pencapaian transisi hijau. Di antaranya belum tercapainya pengurangan emisi gas rumah kaca dalam target Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC)  dan masih tingginya ketergantungan ekonomi Indonesia pada sumber daya alam mineral termasuk fosil.

"Tantangan ini tentunya berpotensi memperburuk krisis iklim dan mengancam kelestarian  alam serta lingkungan hidup," kata pernyataan itu.

Sebanyak 10 organisasi yang menandatangani pernyataan itu mengatakan mereka memperhatikan  peran masyarakat sipil dalam upaya penanggulangan krisis iklim dan mendukung komitmen Pemerintah Indonesia dalam rangka percepatan transisi hijau yang juga diagendakan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Mereka mengapresiasi komitmen Pemerintah Indonesia terhadap agenda transisi hijau, termasuk langkah Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi membentuk Satuan Petugas Transisi Energi Nasional. Satgas ini akan memimpin percepatan pelaksanaan transisi energi nasional guna mendukung pencapaian target-target nasional, seperti pemantauan Kemitraan Transisi Energi yang Adil, target penurunan emisi sektor energi yang tertuang dalam ENDC dan Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat dari tahun yang ditargetkan.

"Selain itu, komitmen mengenai transisi hijau yang berkeadilan juga menjadi agenda TPB yang selanjutnya dituangkan pula dalam Visi Indonesia Emas 2045," kata organisasi-organisasi tersebut.

Dalam pernyataan itu, mereka mengatakan menghargai komitmen pemerintah dalam tujuan pembangunan mencapai kesejahteraan, keadilan, pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam percepatan transisi hijau. Tujuan ini juga menekankan pentingnya meningkatkan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil dan menyediakan mekanisme untuk proses partisipasi yang bermakna.

"Kami menyadari bahwa masyarakat sipil, termasuk pemuda, sebagai pemangku kepentingan berperan penting dalam mendorong transisi hijau yang inklusif, terbuka, dan berkeadilan," kata pernyataan.

Kontribusi masyarakat sipil dan pemuda meliputi kajian dan advokasi kebijakan, pengembangan praktik transisi hijau di masyarakat, dan peningkatan pengetahuan publik. Namun, menurut 10 organisasi masyarakat sipil itu  saat ini ruang sipil menyempit, ketidakamanan ruang digital, serta minimnya pengakuan dan dukungan bagi organisasi masyarakat sipil dan pembela hak asasi manusia menjadi hambatan utama.

Mereka meminta pemerintah memperluas dan melindungi ruang sipil, serta memberikan komitmen yang lebih besar terhadap perlindungan hak berpartisipasi yang bermakna, demi tercapainya percepatan transisi hijau yang berkeadilan dan inklusif. "Selanjutnya, menjadi krusial bagi Pemerintah Indonesia untuk melibatkan dan menerima suara masyarakat sipil dan kelompok rentan, serta memberikan perlindungan yang memadai bagi mereka, terutama dalam advokasi transisi hijau dan dampak proyek energi terbarukan," kata pernyataan bersama itu.

Mereka menambahkan dukungan sumber daya yang berkelanjutan bagi organisasi masyarakat sipil juga penting menjadi perhatian pemerintah Indonesia.

"Kami percaya bahwa kolaborasi kuat antara pemerintah Indonesia dan masyarakat sipil adalah kunci untuk mencapai transisi hijau yang berkeadilan dan  inklusif di Indonesia."

Pernyataan itu ditandatangani Yayasan Penabulu, KKI WARSI, Yayasan WWF Indonesia, YAPPIKA, Youth Sounding Board – Sahabat Uni Eropa, Jejaring Lokadaya, ASEAN Youth Forum (AYF), Indonesian Data Journalism Network (IDJN), SEPAHAM Indonesia dan Yayasan Auriga Nusantara.