REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Gubernur Jakarta yang berlaga dalam Pilkada diminta memprioritaskan upaya pengelolaan sampah. Salah satu program yang penting adalah proyek pengelolaan sampah menjadi energi (waste to energy) dengan teknologi ramah lingkungan dan berkapasitas besar.
Pengamat energi dari APEI (Asosiasi Pengamat Energi Indonesia) Ali Ahmudi Achyak menilai pasangan calon gubernur di Jakarta belum memiliki program yang jelas dan konkret untuk mengelola sampah di Jakarta. Padahal sampah telah menjadi problema hampir setiap rumah tangga dan entitas bisnis di Jakarta.
"Kedua pasangan calon gubernur Jakarta telihat belum punya program yang konkret terkait pengelolaan sampah. Ini sangat disayangkan karena menunjukkan kedua calon gubernur belum memahami salah satu problematika akut Jakarta atau justru menganggap masalah sampah sebagai program tidak penting bagi Jakarta,” kata Ali, dalam keterangan media, Senin (16/9/2024).
Berdasarkan data capaian kinerja pengelolaan sampah di Sistem Informasi Pengelolaan Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), timbunan sampah di Jakarta meningkat jadi 3,14 juta ton pada 2023 dari sebelumnya 3,11 juta ton pada 2022. Namun, jumlah sampah yang dikelola turun dari 2,29 juta ton menjadi 2,27 juta ton pada 2023.
Ali yang juga Direktur Eksekutif CESS (Center for Energy Security Studies) mengingatkan, permasalahan sampah telah menyebabkan APBD DKI Jakarta dihabiskan hingga Rp 3,4 triliun per tahun. Pos anggaran itu terdiri dari Rp 500 miliar untuk menyewa lahan di Bantar Gebang sebagai lokasi TPA atau dikenal sebagai "uang bau", dan Rp 2,9 triliun untuk pengelolaan dan pengangkutan sampah melalui truk dari titik pengumpulan hingga ke Bantar Gebang.
Meski sudah mengeluarkan biaya sebesar itu, problema sampah di Jakarta tak kunjung terpecahkan. Volume sampah yang dihasilkan masyarakat terus meningkat, sedangkan sampah yang terkelola justru dalam tren menurun.
Ali mengatakan, sebenarnya sudah ada proyek pengelolaan sampah menjadi energi (waste to energi) dengan teknologi ramah lingkungan dan berkapasitas besar. Yaitu Intermediate Treatment Facility (ITF) di Jakarta, terutama ITF Sunter, Jakarta Utara yang telah siap perizinan, persyaratan, dan investornya.
Ali menilai dengan mengaktifkan proyek ITF Sunter, Pemprov akan menerima potensi keuntungan hingga Rp 844 miliar per tahun. Yaitu dari penghematan anggaran Pemda DKI Jakarta sebesar Rp 534 miliar per tahun dan pendapatan perusahaan BUMD yang terlibat sebagai pengelola dan operator ITF Sunter sebesar Rp 350 miliar per tahun, dengan asumsi kepemilikan saham di ITF Sunter sebesar 35 persen.
“Di luar masalah keuangan itu, yang terpenting adalah adanya solusi cepat dan menyeluruh bagi lingkungan di Jakarta. Kita ingin lingkungan menjadi bersih dan indah, serta tumpukan sampah berkurang drastis,” tutur Ali.
Ali menegaskan biaya investasi proyek ITF Sunter yang dianggap terlalu besar (sekitar Rp 5 triliun) seperti dikatakan Pj Gubernur Heru Budi Hartono kurang tepat jika dikaitkan dengan potensi pemasukan bagi pemerintah. Pemda akan menerima keuntungan setiap tahun melalui BUMD yang ditunjuk sebagai operator, dan kepemilikan atas fasilitas ITF Sunter yang nilainya hingga Rp 6 triliun setelah kerjasama operasi selama 25 tahun berakhir. Total dana yang diterima Pemprov Jakarta dari proyek ini mencapai Rp 27,1 triliun hingga kerjasama berakhir di tahun ke-25. Selanjutnya fasilitas tersebut milik penuh Pemprov Jakarta.
Kapasitas pengolahan sampah ITF Sunter sebesar 2.200 ton per hari atau 28,21 persen dari total kapasitas sampah Jakarta sebesar 7.800 ton per hari. Pengolahan sampah di ITF Sunter secara otomatis mengurangi sampah yang harus dibuang ke Bantar Gebang, Kota Bekasi. Artinya, dengan produksi ITF Sunter, Pemda bisa menghemat pengeluaran sebesar 28,21 persen atau sebesar Rp 959 miliar per tahun, dari total pengeluaran rutin sebesar Rp 3,4 triliun per tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika