GIANYAR-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginginkan pembangunan berlangsung secara efektif. Dengan demikian, kondisi saling menyalahkan dan saling lempar tanggung jawab menjadi tidak ada lagi.
Hal itu bisa dicegah melalui forum rapat kerja (raker) yang dilaksanakan di Istana Tampaksiring, Gianyar, Bali, yang berlangsung dari Senin (19/4) hingga Rabu (21/4).
"Dengan kebersamaan, dalam forum seperti ini, kita bisa mencegah berbagai overlap, kemungkinan kekosongan, dan terpenting tidak saling menyalahkan dan saling lempar tanggungjawab, sehingga pembangunan di Tanah Air berlangsung efektif lagi," kata Presiden sebelum membuka raker di Istana Tampaksiring, Senin (19/4).
Menurut Presiden, Raker juga bermanfaat untuk meningkatkan koordinasi, singkronisasi, dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan. Koordinasi yang dimaksud itu adalah antara pusat dan daerah, sektoral dan regional, hingga internasional dan domestik.
Presiden menambahkan, raker juga dilaksanakan untuk merumuskan solusi dari berbagai isu penting dalam pembangunan yang sebagian di antaranya akan dituangkan dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres).
Presiden memastikan, Rraker berlangsung dalam bentuk retreat. "Mengapa raker ini dalam bentuk retreat? Dengan retreat minus sidang pleno adalah agar kelompok demi kelompok, pembahasan bisa lebih fokus, bisa menggali hakikat permasalahan di lapangan dan di daerah," katanya.
Retreat itu, kata Presiden, harus digunakan secara penuh agar bisa menghasilkan instrumen dan alat kendali untuk efektifitas pembangunan.
Empat topik yang dibahas dalam Raker adalah (1) upaya untuk mempercepat pembangunan ekonomi lima tahun ke depan, (2) melakukan evaluasi komprehensif dan menyempurnakan program-program prorakyat, khususnya program penanggulangan kemiskinan, (3) memperluas, meningkatkan, dan menyempurnakan program keadilan bagi semua, contohnya melalui penegakan hukum yang benar-benar adil dan keadilan sosial benar-benar nyata, dan (4) pemenuhan sasaran Millenium Development Goal (MDG).
Peserta raker adalah seluruh anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, gubernur se-Indonesia, pimpinan DPRD provinsi se-Indonesia, para direktur BUMN, ekonom, dan pelaku dunia usaha.