REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Sekretariat gabungan partai koalisi (setgab) akan mengomunikasikan kebijakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bahkan, Setgab bisa mengevaluasi kinerja kabinet meski tidak berhak mencampuri pemilihan komposisi kabinet.

''Kalau persoalan evaluasi, itu proses politik dan harus dilakukan,'' kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, di gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/5).

Idrus menjelaskan, setgab bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik para anggota koalisi untuk terlibat dalam proses politik. Partai koalisi akan aktif mendiskusikan kebijakan-kebijakan strategis yang akan diambil pemerintah. Partai koalisi diberi keluasaan untuk memberikan masukan kepada pemerintah, termasuk melakukan pengawasan. ''Mereka (kabinet) kan bukan malaikat,''  tegasnya.

Adapun soal pengganti Sri Mulyani di jabatan Menteri Keuangan termasuk kemungkinan reshuffle kabinet, kata Idrus, tidak dibicarakan dalam pertemuan setgab. Soal pemilihan menteri, setgab sepakat, itu menjadi hak preogatif Presiden. ''Kecuali yang akan diganti menteri dari parpol, maka parpol yang bersangkutan akan diajak bicara oleh SBY,'' jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika