REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Dalam sekretariat gabungan partai politik pendukung pemerintahan SBY bukan hanya ketua harian yang bisa memanggil menteri. Ketua fraksi pun bisa meminta menteri hadir dalam pertemuan antarketua fraksi.

Sekjen Golkar, Idrus Marham, mengatakan, sekretariat gabungan memiliki tiga mekanisme kerja. Pertama, rapat pleno ketua umum partai politik. Di situ presiden bisa memanggil anggota kabinetnya. Partai politik kemudian dapat menyampaikan idenya atas masalah yang sedang berkembang. Selama ini koalisi tidak mengenal cara seperti ini.

Mekanisme kedua adalah rapat yang dipimpin ketua harian. ''Atas izin presiden ketua harian bisa meminta kejelasan dari menteri,'' ucapnya.

Kemudian terdapat rapat pimpinan fraksi di DPR yang dipimpin sekretaris sekretariat gabungan, Syarif Hasan. Pertemuan di tingkat fraksi ini dikatakan Idrus bisa pula menghadirkan menteri. ''Atas koordinasi ketua harian dan izin presiden,'' sambungnya.

Idrus kemudian menampik kesan kalau ketua harian memiliki fungsi yang menonjol dalam koalisi. Idrus menegaskan koalisi tetap di bawah pimpinan SBY. Aburizal pun dipilih tidak semata karena Partai Golkar merupakan pemenang kedua pemilu. Aburizal yang tidak memegang jabatan dalam kabinet dinilai tepat sebagai penegas sistem check and balances dalam pemerintahan.

Ketua harian kemudian sebatas berfungsi sebagai pelaksana, memfasilitasi, dan koordinator ide-ide dalam partai koalisi. Tujuannya agar tidak ada anggota koalisi yang tidak membela isu yang tidak diketahuinya. Jumat besok, rencananya partai koalisi kembali bertemu untuk merumuskan mekanisme kerja sekretariat gabungan bersama Syarif Hasan.

Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, mengatakan, sekretariat gabungan tidak pernah dibentuk dengan kewenangan merombak kabinet. Ketua harian sebatas memberi masukan soal kebijakan atau kabinet secara umum.

Bila presiden tidak memberi indikasi akan sebuah perombakan, Priyo memastikan, Golkar tidak akan membahas pergantian menteri di kabinet. ''Buat apa bertanya hal-hal yang jadi kewenangan presiden,'' katanya.  indira

Ikuti Whatsapp Channel Republika