REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi tidak mengambil alih tugas dari kabinet. Presiden menilai, saat ini ada perdebatan yang tidak sesuai dengan maksud didirikannya Setgab itu. Setgab sesungguhnya adalah fasilitas untuk koordinasi dan konsultasi sesama koalisi.

Presiden menyampaikan hal itu di Bandara Halim Perdanakusumah, Senin (17/8), sebelum bertolak Singapura dan Malaysia untuk melaksanakan kunjungan kenegaraan. "Ada pandangan tidak benar seolah-olah mengambil alih pengambilan keputusan yang akan dijalankan oleh kabinet. Forum itu tak mengambil alih tugas dari kabinet. Completly different," kata Presiden.

Presiden menegaskan, keberadaan Setgab ini sah. Meski demikian, Presiden tetap menghargai keberadaan penyeimbang atau oposisi di parlemen, sehingga ada check and balances. "Saling menghormati, inilah yang perlu dibangun dalam demokrasi kita," ujar Presiden didampingi sejumlah menteri.

Terkait dengan keberadaan Presiden di dalam Setgab sebagai ketua, Presiden menjelaskan, hal itu karena pihak yang menandatangani kesepakatan dalam Setgab itu adalah Presiden dan pimpinan parpol koalisi. "Karena saya tak bisa aktif sehari-hari, saya dibantu oleh seorang ketua harian yaitu Pak Aburizal Bakrie, ketua umum Partai Golkar," kata Presiden.

Mengenai komposisi yang ada dalam Setgab, Presiden menjelaskan, seluruh ketua umum parpol koalisi ada di dalamnya, juga pimpinan fraksi di DPR, ditambah sekretaris untuk kepentingan koordinasi. Presiden mengingatkan, pengambilan kebijakan tetap menjadi fungsi kabinet.

Presiden juga menegaskan bahwa dirinya tidak mendelegasikan tugas kepada ketua harian Setgab, melainkan hanya dibantu dalam koordinasi. "Tidak ada yang luar biasa, tidak ada yang ganjil," katanya. Presiden mengakui, pengalaman saat ini banyak koordinasi dan konsultasi yang kurang efektif di dalam koalisi, sehingga perlu diperbaiki.

Presiden berharap pemerintahan bisa melaksanakan tugas dengan efektif. "Saya berharap demokrasi makin matang, kehidupan politik demikian juga," katanya. Hal itu penting agar pemerintah bisa berbuat lebih banyak untuk rakyat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika