REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK --Pemerintah Thailand hari ini menolak ajakan gencatan senjata yang diajukan massa demonstran Front Persatuan Demokrasi Melawan Kediktatoran (UUD) atau lebih dikenal dengan sebagai massa Kaus Merah.  "Ini omong kosong," kata Suthep Thaugsuban, wakil perdana menteri yang bertanggung jawab atas urusan keamanan, ketika diminta untuk menanggapi proposal gencatan senjata itu.

"Aparat keamanan tidak menembaki penduduk sipil. Pasukan keamanan melaksanakan tugas mereka sesuai dengan perintah pihak berwenang," kata Suthep. Massa demonstran, katanya,  harus meninggalkan zone yang mereka kuasai di pusat kota bila ingin menghentikan pertikaian. Menurut juru bicara Kepolisian Thailand, saat ini masih ada sekitar lima ribu pengunjuk rasa yang tetap bertahan di wilayah pertahanan mereka di wilayah Ratchaprarop dan beberapa lokasi lain di Bangkok.

Sementara itu, PBB mendesak seluruh pihak yang bertikai untuk menahan diri. Imbauan PBB ini dimaksudkan untuk menghindari jatuhnya korban jiwa akibat bentrokan yang telah berlangsung sejak pekan lalu.

Komisioner HAM PBB Navi Pillay mendesak kedua pihak yang bertikai untuk melakukan negosiasi dan menghentikan aksi kekerasan. Pillay memperkirakan adanya kemungkinan ancaman aksi di luar kendali yang dapat terjadi, setelah batas waktu hari Senin yang ditetapkan pemerintah tidak digubris Kaus Merah.

"Sistuasi ini hanya bisa diselesaikan lewat negosiasi. Kami mendesak para pemimpin untuk mengesampingkan kepentingan pribadi dan politik mereka dan mengutamakan kepentingan rakyat Thailand," ujarnya.

Bentrokan yang memasuki hari kelima, telah menewaskan 38 orang dan melukai 279 lainnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika