REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pertamina memperkirakan penghematan dari program konversi minya tanah ke elpiji tiga kg pada 2010 ini mencapai Rp 9,6 triliun. Juru bicara Pertamina, Basuki Trikora Putra menjelaskan pada tahun ini penghematan APBN dari program konversi bisa lebih besar karena paket perdana konversi mitan sudah hampir selesai.

''Kalau pada APBN 2009 besaran penghematan yang dibukukan sekitar Rp7,2 triliun, ini merupakan net dari penghematan selisih harga penyediaan elpiji dibandingkan subsidi minyak tanah, ''kata Basuki di Jakarta, Jumat (21/5).

Sementara itu dengan adanya program konversi ini lanjut Basuki, konsumsi mitan nasional yang awalnya 10 juta kiloliter per tahun berkurang jauh menjadi hanya sekitar dua juta kiloliter per tahun. Basuki memaparkan, saat ini Pertamina telah menyalurkan sekitar 44 juta paket perdana konversi mitan ke elpiji yang setiap paketnya terdiri dari tabung 3 kg, kompor, selang, regulator. Tahun 2010 ini Pertamina kata Basuki akan menyalurkan sekitar delapan juta paket lagi.

''Jadi pada akhir 2010 ini kita targetkan sudah mendistribusikan sekitar 52 juta paket perdana konversi mitan ke elpiji sesuai yang ditargetkan pemerintah,'' kata Basuki. Dengan harga per paket sekitar Rp 250 ribu, maka nilai jumlah klaim yang diminta Pertamina ke Pemerintah untuk delapan juta paket pada 2010 ini sekitar Rp4 triliun. ''Biaya Rp 250 ribu belum termasuk biaya distribusinya,'' kata Basuki.

Basuki memaparkan wilayah sasaran pendistribusian delapan juta paket tersebut terdiri dari sejumlah provinsi yang berada di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Di antaranya adalah Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan. Wilayah-wilayah ini masih berjalan pendistribusiannya, terang Basuki.

Sementara itu sejumlah provinsi khususnya di Pulau Jawa tercatat sudah bebas dari minyak tanah subsidi. Yang sudah bebas mitan subsidi itu Jabar, DKI Jakarta, Banten, Jateng, sebgian besar Jawa Timur serta sebagaian besar Bali, terang dia. Sementara untuk wilayah Sumatera yang sudah bebas adalah Sumatera Selatan, dan Lampung serta Sumut saat ini masih dalam proses.

Khusus untuk Pulau Sulawesi, hanya Sulsel yang saat ini dilakukan pendistribusian paket tersebut.Untuk Sulawesi Utara saat ini sedang dipersiapkan,'' kata dia. Sedangkan wilayah yang saat ini belum diterapkan program ini kata Basuki, adalah Papua, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur.

''Wilayah-wilayah ini belum menjadi prioritas karena kondisi geografis wilayah yang sulit untuk dilakukan pendistribusian,'' kata dia. Namun, tidak menutup kemungkinan, kata Basuki, ke depannya wilayah-wilayah tersebut menjadi target program konversi ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika