REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pembentukan Komite Ekonomi Nasional dan Komite Inovasi Nasional dipertanyakan oleh sejumlah kalangan. Selain tidak memiliki rujukan kebijakan yang jelas, keberadaanya hanya menambah komite-komite atau lembaga sejenin lainnya yang sebelumnya telah dibentuk.

Direktur Econit, Hendri Saparini, menilai Komite Ekonomi Nasional (KEN) dan Komite Inovasi Nasional (KIN) yang dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan sulit mencapai tujuannya jika referensi kebijakan ekonomi belum dipunyai oleh pemerintah. Sehingga berbagai usulan ekonomi dari berbagai kalangan didalamnya menjadi tidak jelas.

''Siapa pun di dalamnya, kalau tidak ada rujukan atau sandaran kebijakan, maka arahnya usulan itu bisa menjadi kabur,'' kritiknya ketika dihubungi Republika, Rabu (16/6).

Hendri menjelaskan, sandaran itu yakni sesuatu referensi kebijakan yang dibentuk dalam suatu Undang-Undang seperti diamanatkan oleh konstitusi. Sebut saja masalah politik pengelolaan sumber daya alam. Bagaimana pengelolaannya sehingga betul-betul berguna untuk kepentingan nasional. Kemudian bagaimana membangun Industri dalam negeri yang kokoh.

''Harus ada referensi kebijakan itu, karena selama ini perencanaa kita hanya diatur dalam Perpres berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang,'' jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika