REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-Pengamat Politik, Sukardi Rinakit, menilai perlu dua dekade sejak reformasi bergulir untuk memberikan hak dipilih dan memilih bagi anggota TNI/Polri agar secara psikologis siap untuk bersikap netral. ''Saya belum setuju, jarak melakukan reposisi masih terlalu pendek,'' ujarnya seusai acara 'National Workshop For Independent Candidate' di Wisma Kodel Jakarta, Selasa (22/06).
Menurutnya, jika hak itu diberikan sekarang maka TNI masih mudah terjebak untuk memberikan dukungan kepada pihak-pihak tertentu. ''Jaraknya baru 12 tahun (sejak reformasi). TNI belum siap netral,'' tegas Sukardi.
Waktu dua dekade yang dia usulkan nantinya akan mampu merubah warna dan atmosfir di negara ini. Generasinya pun sudah berubah, sehingga pengaruh Orde Baru sudah mulai menghilang.
Di acara yang sama, Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (KOMPAK), Fadjroel Rachman, justru menyatakan sudah saatnya TNI diberikan hak memilih. Namun untuk hak dipilih mereka harus rela meninggalkan jabatannya. ''Bagus. Memang pada akhirnya setiap profesi harus memiliki hak dipilih dan memilih,'' ujarnya.
