REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-–Ketua DPR, Marzuki Alie, mengkhawatirkan stabilitas nasional jika hak memilih TNI dalam Pemilu dikembalikan. Marzuki meminta wacana pengembalian hak pilih TNI dipertimbangkan dan dikaji secara mendalam para pembuat undang-undang. “Kita khawatir stabilitas nasional terganggu,” kata Marzuki, kepada wartawan, di gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/6).

Marzuki mengakui, negara tidak boleh menutup hak politik tiap warga negaranya. Namun, menurut Marzuki, TNI masih cenderung mudah dipengaruhi untuk berpihak dalam Pemilu. Marzuki mencontohkan pegawai negeri sipil (PNS) yang memiliki hak pilih masih suka digerakkan oleh atasannya untuk berpihak pada kekuatan politik tertentu. “Kalau tidak berpihak nanti akan diganti (jabatannya –red), cara-cara seperti ini kan masih berjalan apalagi di TNI,” tambah Marzuki.

Marzuki menilai, demokrasi di Indonesia masih belum terbangun dengan baik. Masih banyak muncul demonstrasi mengarah anarkisme dalam proses Pemilukada di daerah. Dalam kondisi demokrasi seperti ini, Marzuki berharap, aparat negara khususnya TNI tetap berkonsentrasi dalam menjaga keamanan negara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika