REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--DPD segera mengajukan Program Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah ke pemerintah. Harapannya, program yang menyerupai dana aspirasi usulan Partai Golkar itu dapat diwujudkan pada tahun anggaran 2011.
Wakil Ketua DPD, La Ode Ida, mengatakan program bagi pembangunan daerah hendak diajukan tahun ini. ''Untuk terealisasi di tahun depan,'' katanya, Selasa (29/6), di gedung DPD Jakarta.
Pemerintah kemudian diminta menanggapi usulan ini sebab DPD akan memasukannya sebagai pertimbangan resmi lembaga. Program ini dapat disebut menyerupai usulan dana aspirasi yang diusulkan Golkar karena anggaran nantinya langsung mengucur ke desa. Dana ini sebesar Rp 1 miliar untuk setiap desa.
Ketua Komite IV DPD, John Pieris, mengatakan desa yang selama ini tergolong sulit terjangkau menerima dana terlebih dahulu. Sedang desa yang sudah berkembang baik kemungkinan tidak menjadi prioritas. ''Dimoratorium dulu bagi desa yang sudah jadi,'' katanya.
DPD mengajukan program ini setelah melihat kesenjangan pola alokasi dana APBN. Praktik lazimnya, 70 persen APBN dikendalikan pusat. Baru sisanya masuk ke daerah lewat Dana Transfer Daerah. Sedianya nanti program ini akan dirancang DPD bersama kementerian dan daerah berdasarkan kebutuhan daerah dan masyarakat. Dana tersebut juga baru akan keluar bila ada rekomendasi DPD.