REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menilai posisi Jaksa Agung masih sah dijabat oleh Hendarman Supandji. Lantaran berdasar ketatanegaraan, jabatan tersebut merupakan hak prerogatif presiden untuk menunjuk dan mengangkatnya.

"Jangan sampai ada kesalahpahaman tentang ketatanegaraan tentang keberadaan Jaksa Agung. Saya wajib memberi penjelasan agar tak tersesat di jalan terang." jelas Patrialis di kantor kemenkumhamm, Jakarta, Jumat(13/8). Patrialis memaparkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM juga menjadi saksi ahli bersama dua mantan hakim konstitusi Bagir Manan dan Leica Marzuki di sidang judicial review Mahkamah Konstitusi, Kamis kemarin (12/8).

Timbulnya pro kontra tentang legalitas Jaksa Agung dimunculkan mantan Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra dengan mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf d UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sehingga,timbul perspektif jika jabatan Jaksa Agung berakhir saat Kabinet Indonesia Baru I bubar dan seakan-akan ilegal.

Patrialis menjelaskan,Hendarman menjabat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2007. Sampai hari ini, ujarnya, keppres ini berlaku yuridis formal dan tak pernah dibatalkan. "Belum ada putusan presiden yang dicabut. Sehingga unsur Jaksa Agung dan kejaksaan seluruh Indonesia sah secara hukum melaksanakan fungsi-fungsi kejaksaan," paparnya.