REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Fraksi Partai Golkar menegaskan, DPR perlu mengambil hak interpelasi atas insiden penangkapan tiga aparat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh Polisi Di Raja Malaysia (PDRM). Menurut Fraksi Partai Golkar, pengusutan insiden Tanjung Berakit tidak cukup hanya melalui rapat di tingkat komisi.

''Soal insiden petugas KKP dengan Malaysia kami menilai harus diambil hak interpelasi,'' kata Ketua Fraksi Partai Golkar, Setya Novanto, di gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/8).

Menurut Setya, lewat interpelasi maka pemerintah memiliki kesempatan memberikan hak jawab soal insiden Tanjung Berakit. Dengan hak interpelasi, lanjutnya, DPR juga leluasa memanggil dan meminta klarifikasi dari menteri-menteri terkait. Komisi I DPR sendiri, hari ini meminta keterangan tiga aparat KKP yang sempat diamankan PDRM. Wacana interpelasi itu pertama kali dicuatkan Fraksi PDIP.

Berbeda dengan Golkar, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menyatakan, DPR tidak perlu mengambil hak interpelasi atas insiden Tanjung Berakit. Yang diperlukan dalam kasus yang kembali menyulut ketegangan antara Indonesia dan Malaysia tersebut, adalah keberpihakan dan dukungan anggaran seluruh pemangku kepentingan. ''Alasannya, insiden itu disebebkan karena nireksistensi sarana dan prasarana,'' kata Sekretaris Fraksi PPP, Romahurmuziy.

Ikuti Whatsapp Channel Republika