REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD--Sudah sebulan Pakistan berjuang melawan banjir terbesar dalam sejarahnya. Situasi di daerah-daerah yang digenangi air tetap dramatis. Ratusan orang tewas akibat banjir dan jutaan lainnya kehilangan tempat tinggal.
Namun, uluran tangan pemrintah sangat minim dan tak menjangkau seluruh kantong-kantong pengungsi. Di daerah-daerah krisis hanya organisasi pertolongan, organisasi non pemerintah dan militer Pakistan yang aktif. Sedangkan pemerintah Pakistan sendiri tidak mengambil tindakan apapun, demikian kecaman korban banjir.
Bukan hanya warga Pakistan yang kehilangan kepercayaannya kepada pemerintahannya sendiri. Masyarakat internasional juga hampir tidak bersimpati lagi kepada pemerintahan di bawah Presiden Asif Ali Zardari, karena pemimpin negara itu bahkan tidak menghentikan lawatannya di Eropa, ketika bencana mulai terjadi.
"Oleh sebab itu rakyat sekarang marah," kata Sarim Burney, seorang aktivis kemanusiaan. “Jika pemerintah sejak awal sudah mengambil langkah yang benar untuk menangani banjir, keadaannya tidak seburuk saat ini. Tetapi sampai sekarang di manapun saya tidak melihat peranan pemerintah secara aktif, atau juga kerjasama dengan pemerintah. Bagi pemerintah di Islamabad tidak ada masalah, karena yang mati lemas di air hanya rakyat. Pemerintah sendiri tidak tenggelam."
Orang-orang yang kecewa di daerah bencana kini menyadari, bahwa politisi yang lelah memangku jabatan tidak mempedulikan mereka. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah menyebar dengan cepat. Memang Presiden Zardari dan PM Yousaf Raza Gilani menjamin, bahwa korban banjir akan mendapat bantuan darurat. "Tetapi mereka memberikan janji terlalu banyak. Dalam berbagai segi pemerintah kewalahan menghadapi bencana alam itu," kata Christian Wagner, pakar Asia selatan dari Yayasan Ilmu Pengetahuan Alam dan Politik di Berlin.
Menurutnya, di Pakistan hanya ada sedikit yayasan dan organisasi di samping militer, yang mampu menyediakan bantuan untuk menghadapi bencana seperti ini. "Oleh sebab itu, dalam situasi seperti ini tentu kemarahan rakyat semakin bertambah terhadap pemerintahnya, yang jika dibandingkan tampak sangat lemah."
Wagner menambahkan, menurut jajak pendapat Presiden Zardari tidak memiliki banyak dukungan. Di lain pihak orang harus menyadari, bahwa akibat reformasi konstitusi, presiden tidak memiliki banyak kekuasaan lagi. Sekarang, yang paling memegang kekuasaan adalah PM Gilani.
Namun PM Gilani juga berada dalam situasi terjepit, karena keputusannya juga tergantung pada persetujuan Presiden Zardari yang menjadi ketua Partai Rakyat Pakistan (PPP). Di samping itu, militer Pakistan melaksanakan pemberian bantuan bagi korban banjir berdasarkan kekuatan politik mereka, tanpa mendiskusikannya dengan pemerintah. Dalam kondisi seperti ini, rakyat korban banjir, makin merana. "Maka jangan salahkan kalau mereka menjadi marah."
Ikuti Whatsapp Channel Republika