Liga Indonesia Dukung Sepak Bola Tanpa APBD

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Liga Indonesia akan mengikuti aturan yang akan ditetapkan oleh PSSI tentang larangan klub membeli dan menggaji pemain asing menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di kompetisi sepak bola. Menurut Presiden Direktur Liga Indonesia, Andi Darussalam Tabusalla, sebagai badan yang berada di bawah PSSI, Liga harus mengikuti aturan tersebut.

"Jadi jangan Liga dipertentangkan dengan PSSI tentang masalah APBD ini. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana mencari sumber dana pengganti APBD yang selama ini digunakan klub-klub," kata Andi, akhir pekan lalu.

Menurut Andi, pemerintah harus mencarikan jalan bagi klub-klub Liga Super Indonesia (LSI) dan Divisi Utama yang umumnya ditopang oleh dana APBD. Ia memberi contoh negara Korea Utara yang sepak bolanya didukung pemerintah. Di Korea Selatan, perusahaan-perusahan besar mensponsori klub.

"Kalau dana APBD dilarang begitu saja tanpa solusi, maka Liga ini akan berhenti. Sebab hanya Persib Bandung, Arema Indonesia, Pelita Jaya, dan Semen Padang yang tidak menggunakan dana APBD," kata Andi.

Menurut Andi, pemerintah bisa mengeluarkan aturan untuk mengajak seluruh perusahan swasta atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di daerah berpartisipasi membantu sepak bola. Ini telah dilakukan Semen Padang yang memiliki klub dengan nama sama di Padang. Mulai musim 2010/2011, Semen Padang akan berlaga di LSI.

Andi juga memuji Persib yang mampu mendatangkan konsorsium untuk membiayai keperluan klub mengarungi LSI. Andi meminta seluruh klub meniru cara seperti ini sehingga tidak perlu menggantungkan hidup dari dana APBD.

Dalam sebuah diskusi bertajuk 'Mengingkatkan Potensi Daerah Melalui Identitas Lokal Dalam Olah Raga Sepak Bola' di Jakarta, Kamis (26/8) lalu, Sekjen PSSI Nugraha Besoes menyatakan, larangan ini merupakan langkah awal keluar untuk menjauhkan dana APBD dari sepak bola. Nantinya secara bertahap klub-klub peserta liga harus bisa mandiri tanpa dana APBD.

"Sebenarnya ini bukan hal baru karena sudah ditetapkan pemerintah periode sebelumnya. Namun penerapannya memang tidak segampang itu," kata Andi.

CEO Liga, Joko Driyono, memberikan solusi agar klub masih bisa berjalan meski menggunakan dana APBD. Menurut Joko, yang dilarang sebenarnya hibah dana APBD kepada klub. Namun jika berbentuk penyertaan modal atau sponsorship, hal itu bisa dilakukan.

"Misalnya Jakarta ingin mempromosikan pariwisata melalui program Enjoy Jakarta. Pemerintah daerah DKI Jakarta bisa menggunakan Persija sebagai media untuk berpromosi. Mungkin di baju para pemain ada tulisan Enjoy Jakarta dan nantinya Persija mendapatkan sejumlah uang dari penempatan tulisan tersebut," ungkap Joko.

Joko menilai kelemahan dari klub peserta LSI adalah belum mampu menghitung nilai komersial. Padahal untuk klub-klub dengan massa besar seperti Persija, Persib, dan Persebaya Surabaya, Joko memprediksi nilai komersial klub-klub tersebut sangat besar.

"Untuk Persija saya perkirakan nilai komersial mereka bisa melebihi Rp 50 miliar jika mampu menjualnya dengan baik. Dari sekarang, klub-klub lain harus sudah bisa menghitung nilai komersial mereka untuk keperluan sponsorship," tegas Joko.