REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Fraksi Partai Golkar ingin menerapkan penggunaan sistim distrik. Bagi partai berlambang pohon beringin itu mau tidak mau sistem tersebut harus dilakukan untuk dapat mengoptimalkan sistem presidensiil Indonesia.

Wakil Sekjen Partai Golkar yang juga anggota Komisi II DPR RI, Nurul Arifin, mengatakan, wacana penggunaan sistem distrik itu bertujuan untuk meraih sistem presidensiil dengan sistem multipartai yang sederhana. Sistem distrik, katanya, kemudian dapat menyederhanakan partai secara alamiah namun bersahaja.

‘’Mau tidak mau, sistem ini harus didorong,’’ kata Nurul, Selasa (31/8). Di mata Golkar, pemikiran sistem distrik muncul demi jumlah partai yang memang sedikit. Tujuh partai saja dipandang masih terlampau banyak. Idealnya Golkar memandang parlemen cukup diisi lima partai.

Partai yang lebih sedikit, dipastikannya mampu menghilangkan lobi atau negosiasi politik yang tidak diperlukan. Sebagai contoh, Nurul mengatakan beberapa partai kecil justru kadang memicu kekisruhan dalam koalisi. ‘’Keinginan partai kecil suka tidak berbanding dengan jumlah perolehan kursi mereka,’’ ucapnya lagi.

Keinginan Golkar menggunakan sistem distrik ditanggapi PKS dengan penolakan. Wakil Ketua Divisi Kebijakan Publik PKS, Agus Purnomo, mengatakan distrik bukan sistem terbaik dalam parlemen. Sejumlah negara bahkan telah mengubah sistem parlemen mereka dari distrik ke bentuk lain. Inggris adalah salah satu yang telah merevisi penggunaan sistem distrik mereka.

Agus memastikan sistem distrik juga tidak cocok diterapkan di Indonesia. ‘’Di sistem ini, winner takes all,’’ kata dia. Karena itu pengusung sistem distrik berani mendorongnya sebab memiliki keyakinan akan struktur mereka yang kuat. Kelemahan lain sistem distrik adalah hilangnya kemajemukan suara di parlemen. PKS, tegas Agus, akan menolak usulan tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika