REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, menanggapi ide hak interpelasi yang diajukan Partai Golkar. Hak interpelasi itu terkait dengan insiden Tanjung Berakit antara Indonesia dan Malaysia, yang memanaskan hubungan kedua negara tersebut. Menurut Anas, tidak sewajarnya partai koalisi mengakukan hak bertanya kepada pemerintah.

"Itu sama dengan bertanya kepada diri sendiri. Apalagi ketua umum Partai Golkar adalah ketua harian Setgab," ujar dia dalam pesan singkatnya. Jika hak interpelasi tetap diajukan, menurut dia, publik bisa bertanya soal kemungkinan adanya maksud lain di baliknya.

Lebih jauh Anas mengungkapkan bahwa untuk mengetahui hubungan terkini Indonesia-Malaysia, DPR bisa bertanya kepada menkopolhukam dan menlu. Jika masih ada yang kurang jelas dari penjelasan kedua menteri tersebut, DPR bisa mendalaminya kembali. Selanjutnya, kata dia, untuk menyelesaikan masalah Indonesia-Malaysia, perlu ada solusi substantif dan bermartabat dengan mendorong penuntasan perundingan batas laut Indonesia-Malaysia. "Berjiran memang harus jelas batas teritorinya," tutur dia.

Anas pun mengaku kurang yakin bahwa Golkar akan secara serius mengajukan hak interpelasi terkait masalah Indonesia-Malaysia. Langkah untuk tetap mengajukan hak interpelasi, dinilainya bakal merusak rasionalitas politik. "Golkar tidak mau melakukan itu," kata Anas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika