REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN--DPRD Sumatra Utara mengritik tajam distribusi bantuan bagi korban letusan Gunung Sinabung. Menurut DPRD Sumut, pembagian sembako untuk para korban letusan Gunung Sinabung sangat lambat dan dianggap amburadul.

Ketua DPRD Sumut, Saleh Bangun, memperkirakan 27 ribu pengungsi yang ditampung di 12 titik lokasi terancam tak kebagian dan kelaparan. Akibatnya kondisi yang amburadul ini, banyak pihak yang langsung memberikan bantuan kepada pengungsi tanpa melalui pemda setempat.

Rabu (1/9) lalu,  Saleh Bangun dan anggota dewan asal Karo, Dairi dan Pakpak Bharat --Layari Sinukaban, Taufan Agung Ginting, Darmawan Sembiring, dan Richard Eddy M Lingga-- menyerahkan bantuan secara langsung kepada masyarakat pengungsi korban letusan Gunung Sinabung. "Para donatur dan pemberi bantuan tampaknya sudah krisis kepercayaan kepada Pemkab Karo. Terbukti banyak yang menyerahkannya secara langsung kepada masyarakat, seperti tokoh parpol, pengusaha, BUMN, dan DPRD Sumut," tutur Saleh.

Padahal, pemkab sudah membentuk posko utama penerimaan bantuan di Pendopo Rumah Dinas Bupati. Tapi karena Pemkab Karo sangat arogan dan seolah-olah tidak membutuhkan bantuan, akhirnya para donatur membagi-bagikannya secara langsung dan merata kepada rakyat pengungsi, yang tersebar di Berastagi maupun Kabanjahe.