REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--PDIP menilai pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono semalam kurang progresif dalam menyelesaikan isu perbatasan Indonesia dan Malaysia. Karena itu PDIP menganggap wajar jika seandainya PDIP meminta hak interpelasi DPR dapat terwujud untuk mendorong pemerintah lebih berani bersikap.

Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo, mengatakan partainya namun tidak mau terjebak dalam rencana interpelasi yang berujung pada tawar menawar politik. Tjahjo menambahkan, dalam hak interpelasi DPR harus mengambil keputusan bersama untuk meminta pemerintah mengambil langkah tegas.

‘’Bukan saatnya membangun politik tawar menawar dalam setiap pengambilan keputusan, baik oleh pemerintah atau DPR RI,’’ kata Tjahjo, Kamis (2/9). Bagi PDIP, sudah sangat wajar jika Presiden menyikapi kondisi terkini Indonesia dan Malaysia.

‘’Tapi harusnya dengan model progresif,’’ tegas dia lagi. Alasannya, masalah ini menyangkut kedaulatan Indonesia dan harga diri presiden yang harus dibela.

Pemerintah juga dipandang PDIP harus bisa memahami praktik diplomasi yang pernah dilakukan pendiri bangsa. Termasuk berani menangkap aspirasi rakyat Indonesia yang cukup terluka oleh arogansi Malaysia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika