REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Untuk ketigabelas kalinya, Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan – BI rate - di level 6,5 persen. BI menyatakan lebih memilih menaikkan giro wajib minimum (GWM) perbankan daripada mengubah policy rate, untuk menyikapi inflasi inti yang terus meningkat.
‘’Rapat Dewan Gubernur BI memutuskan mempertahankan BI rate pada tingkat 6,5 persen. Namun dengan mempertimbangkan potensi tekanan inflasi ke depan, Dewan Gubernur memandang penting menaikkan rasio GWM primer, dari 5 persen ke 8 persen dari dana pihak ketiga (DPK) rupiah,’’ papar Gubernur BI Darmin Nasution, Jumat (3/9). Hal ini, tambah dia, juga mengingat ekses likuiditas perbankan yang masih cukup besar.
Deputi Gubernur BI Muliaman D Hadad mengatakan ekses likuiditas saat ini masih di atas Rp 300 triliun. Itu pun setelah menghitung pembayaran GWM. Dengan penyesuaian ini, perbankan terkena kewajiban menyetor GWM 10,5 persen. Yaitu 8 persen GWM primer dan 2,5 persen GWM sekunder.
Meski memperketat likuiditas, BI tetap berupaya mendorong fungsi intermediasi perbankan. Yaitu dengan ketentuan penalti bagi perbankan yang tak memenuhi rentang LDR, 78-100 persen.
Darmin mengatakan keputusan mempertahankan BI rate dan penyesuaian GWM ini diambil berdasarkan perkembangan ekonomi domestik. Saat ini, ujar dia, sisi permintaan cenderung lebih cepat dari respon di sisi penawaran. Dia menyebutkan saat ini impor tumbuh lebih cepat daripada ekspor, walaupun secara keseluruhan neraca pembayaran masih mencatat surplus. Walaupun surplus lebih disumbang dari neraca modal dan finansial.
Hingga akhir Agustus 2010, posisi cadangan devisa Indonesia menembus 81,3 miliar dolar Amerika. Angka tersebut setara dengan 6,1 bulan ekspor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah.
Dewan Gubernur BI memberikan perhatian khsusu terhadap kecenderungan terus meningkatnya inflasi. Inflasi indek harga konsumen (IHK) per 31 Agustus 2010 tercatat 6,44 persen dan inflasi inti 4,53 persen, year on year.
Sementara untuk stabilitas keuangan, BI mengatakan saat ini relatif baik. Rata-rata rasio kecukupan modal (CAR) perbankan tercatat 16,6 persen. Kredit bermasalah (NPL) juga terjaga di bawah 5 persen. Sementara kredit sudah tumbuh 20,3 persen dibandingkan setahun lalu.
Dengan situasi tersebut, kata Darmin, BI berpendapat masalah inflasi harus disikapi melalui beragam kebijakan. Baik dari BI saja maupun berkoordinasi dengan Pemerintah. ‘’Saat ini fokus dari kebijakan (adalah) mengefektifkan pengendalian ekses likuiditas yang belum tersalurkan ke sektor riil tanpa mengganggu fungsi intermediasi perbankan,’’ kata Darmin.
Menurut Darmin, instrumen kebijakan menyikapi inflasi tak harus melulu penyesuaian BI rate. ‘’Tapi bisa juga menggunakan GWM,’’ kata dia. Meskipun, kebijakan GWM saja juga tak akan memadai. Koordinasi dengan Pemerintah dan kombinasi beragam kebijakan tetap diperlukan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika