Rabu 15 Sep 2010 18:58 WIB

Komisi Eropa Ancam Tindak Prancis Soal Pengusiran Etnis Roma

Demo anti-sarkozy di Prancis
Foto: DW
Demo anti-sarkozy di Prancis

REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSEL--Komisi Eropa mengancam Perancis dengan tindak hukum terkait pemulangan etnis Roma. Setelah berminggu-minggu melakukan investigasi, Selasa (14/9) Komisaris Hukum dan Peradilan  Uni Eropa, Vivian Redding mengecam keras pemerintah Perancis.

 

"Saya secara pribadi terkejut menghadapi situasi, dimana orang yang berasal dari negara anggota Uni Eropa disingkirkan begitu saja, hanya karena mereka termasuk suatu suku minoritas. Saya pikir, setelah pengalaman perang dunia ke dua saya tidak akan mengalami hal serupa lagi di Eropa," ujarnya.

Petugas Perancis sampai kini telah menghancurkan 100 kamp ilegal dan mendesak  ribuan etnis Roma untuk pulang ke Rumania secara sukarela. Warga yang tidak menerima tawaran "sukarela" yang diajukan pemerintah Prancis, selanjutnya akan segera dideportasi.

Kemarahan Reding mengenai hal ini tampak meluap, juga karena ia secara pribadi merasa dikhianati oleh anggota pemerintah Prancis. Dalam sebuah pertemuan dengan Komisaris Urusan Internal Uni Eropa,Cecilia Mälstrom akhir Agustus lalu,  Menteri Imigrasi Perancis, Eric Besson dan Sekretaris Negara Perancis untuk  Eropa,  Pierre Lellouche menyangkal bahwa  deportasi massal itu ditujukan pada sebuah kelompok khusus.

Sementara itu, dari bocoran sebuah memo internal Kementerian Dalam Negeri Perancis terkuak, bahwa kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya.  Memo internal bertanggal 5 Agustus itu ditandatangani oleh kepala staff Kementrian Dalam Negeri Prancis dan dikirimkan ke para kepala polisi wilayah. Di situ tertera bahwa 300 kamp atau pemukiman ilegal harus dibubarkan dalam kurun waktu tiga bulan, dengan prioritas penggusuran  pemukiman etnis Roma.

"Peran Komisi sebagai penjaga kesepakatan akan bertambah berat, apabila kita tidak bisa mempercayai pernyataan  dua orang menteri dalam sebuah rapat resmi dengan dua orang komisaris bersama sekitar 15 pejabat tinggi dari kedua belah pihak. Dengan pengalaman 11 tahun di Komisi Eropa, saya harus menyatakan bahwa ini adalah noda besar!" Reding meradang.

Disebutkannya, kenyataan bahwa sebagian wakil pemerintah Prancis datang ke Brussel dan mengatakan sesuatu, sementara di negara itu sebagian anggota pemerintah melakukan kebalikannya adalah hal yang keterlaluan. Menggebrak meja podium di ruang pers, Reding menegaskan, "Kesabaran saya sudah tipis. Cukup sampai di sini. Tak ada negara anggota yang bisa mengharapkan perlakuan istimewa, saat nilai-nilai dasar dan hukum di Eropa dipertaruhkan."

Reding menyerukan agar pemerintah Perancis mengubah sikap. Bersamaan dengan itu, ia juga menyatakan bahwa Uni Eropa perlu menggulirkan  proses hukum terhadap Perancis atas pelanggaran kesepakatan yang telah dilakukan pemerintah negara itu.  Proses hukum yang nantinya mungkin dibawa ke Pengadilan Uni Eropa di Luxemburg bisa menjatuhkan hukum denda terhadap Perancis.

Pemukiman etnis Sinti dan Roma di LyonBildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  Pemukiman etnis Sinti dan Roma di Lyon

Menanggapi kecaman Uni Eropa, jurubicara pemerintahan di Paris  mengatakan Perancis tak mengerti kenapa kebijakan barunya dikritik sedemikian rupa. Kepada pers, jurubicara Bernard Valero mengatakan bahwa pernyataan kritis seperti itu tidak akan memperbaiki nasib dan situasi kaum Roma. Ia mengatakan,  saat ini bukan waktunya untuk memicu kontroversi dengan pernyataan negatif semacam. Melainkan waktu untuk bekerja demi perbaikan situasi populasi etnis Roma. Hari Selasa (14/09), Perancis kembali mengirim satu pesawat dari Marseille berisikan sekitar 69 warga etnis Roma kembali ke Rumania. 

sumber : Deutsche Welle
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement