REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-–Partai Golkar menyatakan tidak akan memaksakan Presiden untuk membahas calon Kapolri di level Sekretariat Gabungan Partai Koalisi (Setgab). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sendiri rencananya akan menyerahkan satu nama calon Kapolri ke DPR pada 3 Oktober 2010. “Golkar tidak keberatan jika Presiden berpikir tidak perlu mendiskusikan calon Kapolri dengan Setgab,” kata Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, di Jakarta, Rabu (29/9).

Menurut Priyo, Golkar tidak berharap penentuan calon Kapolri dibicarakan di Setgab. Priyo menegaskan, Setgab tidak berwenang ikut menentukan calon Kapolri karena itu hak prerogatif Presiden. Peran partai politik, kata Priyo, nantinya hanya menerima atau tidak calon Kapolri pilihan Presiden setelah uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR.

Ditanya apakah Setgab akan mengadakan pertemuan sebelum nama calon Kapolri disetor ke DPR, Priyo tidak mengetahui. Namun jika partai koalisi lain menginginkan pertemuan itu, Priyo menyarankan, pembahasan calon Kapolri dilaksanakan secara tertutup dan tidak untuk dipublikasikan.

Senada dengan Priyo, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Saan Mustopa, mengatakan, Presiden memiliki wewenang penuh dalam menentukan calon Kapolri. Menurut Saan, bukan wewenang Setgab ikut menentukan calon Kapolri. “Setgab mungkin akan membahas langkah-langkah  fit and proper test terhadap calon pilihan Presiden,” tambah Saan.

Berbicara terpisah, Sekretaris Fraksi PPP, Romahurmuziy (Romi)  menyarankan, Presiden tetap mendiskusikan terlebih dahulu calon Kapolri dengan Setgab. Namun, Romi tidak bisa memastikan apakah Setgab akan menjadwalkan pertemuan sebelum nama calon Kapolri diserahka Presiden ke DPR. Ditanya jika Presiden mengabaikan Setgab soal pemilihan calon Kapolri, Romi menjawab “Nanti urusannya repot di DPR.”

Ikuti Whatsapp Channel Republika