REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) masih sibuk menyiapkan data untuk menyusun rencana induk kegiatan mereka. Pemetaan di daerah perbatasan masih terus dilakukan. "Sedang menyiapkan semua data rencana induk," ujar Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, di kantornya, Kamis (07/10).

Saat ini BNPP tengah melakukan pemetaan perbatasan bekerja sama dengan LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) untuk mendapatkan remote sensing dan Bakorsutanal (Badan Kordinasi Surevei dan Pemetaan Nasional).  Selain itu, sebagai bahan untuk bisa menetapkan rencana kerjanya, BNPP juga sedang melakukan administrasi monografi di daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Administrasi Monografi adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai keadaan di wilayah Kelurahan, yang menggambarkan antara lain tentang batas-batas yang dimiliki, keadaan geografis setempat, jumlah penduduk, pekerjaan, agama, jumlah Rukun Tetangga dan jumlah Rukun Warga. Sampai saat ini diperkirakan ada 131 Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan negara lain. "Jadi tahu starting point dari mana kita mau berangkat," kata Gamawan.

Seperti diketahui, BNPP merupakan salah satu agenda penting pemerintah. Alasan pembentukannya karena banyak daerah perbatasan yang tertinggal, sehingga ada kebutuhan mendesak untuk memprioritaskan pembangunan di kawasan tersebut. Masalah lain yang muncul, meski sudah disusun program dan kegiatan tetapi pada tahap pelaksanaan justru kurang optimal karena tidak adanya kordinasi antar kementerian.

BNPP perlu didirikan juga karena melihat panjangnya daerah perbatasan Indonesia dengan Negara lainnya. Batas-batas itu perlu dipertegas untuk menjaga kedaulatan negara. Pengelolaan yang baik di daerah perbatasan, diharapkan mampu mencegah kemungkinan pengambilan wilayah oleh negara lain.

Ikuti Whatsapp Channel Republika