REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Presidium Indonesia Police Watch, (IPW) Neta S. Pane mengatakan seharusnya calon Kapolri Komjen Pol Timur Pradopo lebih transparan dalam menjelaskan kasus Trisakti dan Semanggi pada waktu uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).

"Harusnya Timur lebih transparan dalam menjelaskan kasus Trisakti dan Semanggi," kata Neta Pane, di Jakarta, Kamis (14/10).

Timur perlu melakukan hal tersebut guna melepas bayang-bayang masa lalu, ketika jadi Kapolri maka tidak lagi terjebak dengan permasalahan tersebut. "Selain itu, Komisi III DPR saat 'fit and proper test' harusnya lebih menggali lebih dalam apa yang menjadi visi dan misi dari Timur ke depan sebagai Kapolri," kata Neta.

DPR hendaknya mengawal komitmen dari Timur untuk melaksanakan reformasi di tubuh kepolisian. Terkait peristiwa Trisakti dan Semanggi pada 1998, dimana saat itu Timur menjabat sebagai Kapolres Jakarta Barat.

"Saya memang menjabat sebagai Kapolres Jakarta Barat, tapi saat kejadian, saya hanya bertugas di lapangan, sementara itu terkait strategi, taktik ada di atas saya. Begitu juga dengan pemanggilan. Saya tidak bisa memenuhi panggilan itu karena sifatnya pribadi. Saya dan semua anggota polisi yang ada saat itu sebagai institusi. Jadi saya tidak penuhi panggilan Komnas HAM itu," kata Timur, saat melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan di DPR.

Untuk pemberantasan korupsi, bila dirinya dipercaya menjadi Kapolri, Polri akan bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung. "Sinergi itu sangat penting dalam rangka memberantas korupsi sesuai dengan program pemerintah," kata Timur.

Ikuti Whatsapp Channel Republika