REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-–Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR mendukung adanya audit investigatif dari BPK terhadap penggunaan anggaran DPR. Audit investigatif BPK khususnya terhadap penggunaan anggaran kunjungan kerja anggota dewan, dinilai BAKN, sebagai upaya transparansi dan akuntabilitas anggaran keuangan negara.

"Saya akan dukung BPK melakukan audit investigatif sebagaimana desakan ICW," tegas anggota BAKN DPR, Mohamad Sohibul Iman, saat dihubungi Kamis (11/11).

Sohibul secara pribadi mempersilakan BPK mengaudit investigatif semua kunjungan kerja DPR baik ke luar negeri atau di dalam negeri. Anggota Fraksi PKS tersebut yakin, audit investigatif tersebut akan menjadi jawaban atas kecurigaan publik selama ini atas kunjungan kerja yang dilakukan anggota dewan.

Atas desakan ICW ini, lanjut Sohibul, dirinya akan mengusulkan hal ini untuk dibahas dalam rapat BAKN DPR. Sohibul mengusulkan berbagai kunjungan kerja anggota DPR ditiadakan. Kecuali kunjungan kerja terkait masalah atau isu spesifik yang tengah dibahas DPR.