REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA--Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan menjamin kebutuhan warga korban bencana erupsi Gunung Merapi. Jaminan itu termasuk penggantian ternak sapi, pembangunan shelter, dan pemenuhan kebutuhan hidup lainnya.
"Pemerintah pusat dalam penggantian ternak yang mati maupun yang masih hidup telah meluncurkan anggaran ke kabupaten," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Tri Harjun Ismaji di Kepatihan Yogyakarta, Senin (6/12). "Sapi yang telah mati akan diganti dengan sapi hidup yang sehat," imbuhnya.
Namun, menurut dia, ketika menemui warga korban Merapi yang berunjuk rasa di Kepatihan, permintaan untuk mengganti sapi dengan uang pada saat ini memang belum bisa dipenuhi. Karena itu ia meminta warga untuk bersabar.
"Keluhan warga yang menganggap proses penggantian ternak terkesan lamban, akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat untuk segera mempercepat proses tersebut," katanya. Bila yang dikeluhkan warga adalah ketiadaan kandang atau pakan, Pemprov DIY akan memfasilitasi kandang di sekitar "shelter" (hunian sementara) dan memenuhi kebutuhan pakan ternak.
Dalam pembangunan 'shelter', imbuhnya sudah ada enam lokasi yang disiapkan. "Kami juga akan memberikan jaminan pemenuhan kehidupan warga yang tinggal di 'shelter'," katanya.
Ia mengatakan, jaminan pemenuhan kehidupan yang akan diberikan di "shelter" di antaranya pemenuhan kesehatan dasar. Di bidang pendidikan warga juga akan diberikan fasilitas sekolah di "shelter" tanpa dipungut biaya dan akan diusahakan untuk mendapatkan beasiswa.
"Kami juga akan menjamin ketersediaan aliran listrik di 'shelter'. Untuk jaminan hidup akan kita fokuskan untuk pemberdayaan masyarakat. "Kami menginginkan warga tidak hanya menggantungkan hidup, tetapi bisa mandiri dengan pekerjaan dan penghasilan," katanya.
Ratusan warga korban bencana erupsi Gunung Merapi yang tergabung dalam Forum Rakyat Korban Merapi (Forkom) berunjuk rasa menuntut pemerintah memberikan ganti rugi sapi yang mati serta penyediaan "shelter" dan fasilitas ekonomi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika