REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Saefuddin menyatakan, pihaknya belum merasa perlu untuk keluar dari Sekretariat Gabungan Partai Politik Pendukung Pemerintahan SBY-Boediono, meskipun koalisi belum memberikan manfaat signifikan bagi bangsa dan juga bagi partai tersebut. "Tidak ada urgensi untuk keluar dari Sekretariat Gabungan (Setgab), meskipun bagi PPP signifikasinya tidak ada yang kuat," kat Lukman di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/12).
Wakil Ketua MPR itu menambahkan, bagi PPP, ada atau tidak ada Setgab sebenarnya tidak berpengaruh hingga kini karena Setgab tak lain hanya ajang kumpul-kumpul. "Ada atau tidak ada Setgab, tidak terlalu signifikan bagi PPP. Setgab hanya jadi ajang kumpul-kumpul. Di luar negeri, koalisi begitu bukan untuk konsumsi publik," sebutnya.
Sejak dibentuk, kata dia, Setgab tidak mempunyai komunikasi yang baik dan lebih terkesan "instan". Ia mencontohkan, Rancangan Undang-Undang tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebelum diserahkan ke DPR RI harus dibahas di Setgab terlebih dulu. "Komunikasi di Setgab harus diperbaiki.
Selama ini komunikasinya bersifat 'instan' sebab tidak ada dirigen yang baik. Harusnya Setgab menggunakan azas musyawarah, mufakat dan harus setara semua. Semua harus dilakukan bersama-sama, membangun komunikasi dengan landasan musyawarah dan ke depan harus diperbaiki," kata dia.
Ia mengakui, adanya perbedaan yang terjadi di Setgab terhadap sesama anggota koalisi dan itu akan merugikan koalisi itu. "Tidak hanya PPP tapi juga merugikan koalisi itu sendiri. Sebab pada praktiknya musyawarah itu tidak dibangun dengan baik," kata Lukman.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq mengatakan, partai menengah akan merasakan dampak manuver serta kepentingan Partai Demokrat dan Golkar, terutama untuk Pemilu 2014. "Partai menengah tersebut akan 'kejepit' karena manuver politik dari Partai Demokrat dan Partai Golkar yang akan bertarung ketat pada 2014, dengan memanfaatkan Setgab," kata Mahfudz.
Mahfudz melihat dinamika Setgab memang lucu dan aneh. Demokrat dan Golkar yang kawin politik di tengah jalan, sering konflik kepentingan dan saling sandera. Tapi sering juga kolaborasi atas nama Setgab. Sementara itu, Wakil Sekjen PPP Romahurmuziy menilai, Setgab terkesan sebagai koalisi yang tertutup dan tidak jujur.