REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI---Penahanan Walikota Bekasi, Mochtar Mohammad, berdampak pada pelayanan publik. Hal ini terjadi lantaran koordinasi dalam birokrasi terganggu.

"Koordinasi dalam pemerintahan tidak bisa berjalan normal. Walikota tidak bisa pimpin langsung sehingga koordinasi terganggu, " ujar Wakil Ketua DPRD Bekasi, Sutriyono, kepada Republika, Senin (3/1).

Sutriyono mengungkapkan pihaknya belum secara langsung meminta keterangan publik terkait adanya gangguan dalam pelayanan. Namun, dia mengaku khawatir koordinasi yang terganggu tersebut mempengaruhi pelayanan publik. "Saya khawatir pelayanan publik tidak bisa maksimal dengan adanya kasus itu, " ujarnya.

Gangguan dalam koordinasi tersebut, lanjutnya, berpengaruh pada hubungan antar aparat birokrasi. Bahkan, Sutriyono mengungkapkan sesama anggota birokrat justru saling menjatuhkan. "Kemarin kan ada kasus birokrat yang dilaporkan ke diskotek, itu wujud kerjasama antar mereka turun, " ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika