REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Golkar di DPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan, Presiden harus mempertegas sikap dan pilihannya tentang standar penilaian kinerja para menteri agar masyarakat tidak dibuat bingung. "Saya menilai, permintaan Presiden kepada para menteri untuk melakukan refleksi dan evaluasi akhir tahun terkesan menimbulkan kebingungan," ujarnya di Jakarta, Ahad (9/1).

Masalahnya, lanjut dia, masyarakat sudah terlanjur menerima gambaran kinerja para menteri berdasarkan penilaian Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang diketuai Kuntoro Mangkusubroto. Seperti diketahui, lanjutnya, penilaian UKP4 sudah dilaporkan ke sidang kabinet dan juga telah dipublikasikan ke publik.

"Kita semua sudah tahu kementerian dan lembaga apa yang dinilai baik atau kurang baik oleh UKP4. Bahkan penilaian UKP4 itu sudah menjadi bumbu tambahan setiap kali isu 'reshuffle' kabinet dimunculkan," ujarnya.

Karena itu, kalau menjelang akhir tahun 2010 lalu Presiden meminta para menteri menyampaikan apa saja yang sudah dan belum dicapai masing-masing kementerian, Bambang Soesatyo melihat ada potensi konflik kepentingan antara dua pihak. "Yakni, bahwa klaim para menteri mengenai kinerja mereka akan menggugurkan penilaian UKP4. Artinya ada kesan Presiden secara tidak langsung mengadudomba para menteri dengan UKP4," katanya.

Ini, menurutnya, bisa memicu terjadinya debat terbuka antara para menteri dengan UKP4. "Sebab, bagaimana pun, tak ada menteri yang mau membeberkan kelemahan atau kekurangan pada kementerian yang dipimpinnya. Apalagi, klaim para menteri sudah bisa dilihat dalam iklan-iklan mereka di televisi," ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika