REPUBLIKA.CO.ID,DEPOK- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Depok mencermati adanya kecenderungan penurunan kegiatan dakwah di Depok karena masalah biaya.

“Kita masih menemukan beberapa ormas Islam yang saat berdakwah atau melakukan aksi masih melihat dana. Kalau bekerja selalu dikaitkan dengan uang. Ini yang perlu kita luruskan,” papar Sekretaris Umum MUI Kota Depok yang juga Wakil Walikota terpilih, Idris Abdul Somad, saat ditemui di sela rapat kerja daerah (rakerda) MUI Depok, Kamis (13/1).

Padahal, imbuhnya, peran ormas Islam dalam penegakan amar makruf nahi munkar harus maksimal. Tapi, yang terjadi justru penurunan motivasi dalam berdakwah. ”Mencegah perbuatan maksiat dan tindak kriminal, tidak bisa hanya dibebankan pada MUI. Ya harus semua ormas yang ada,”terang Idris.

Lebih lanjut, ia mengatakan operasional MUI belum didukung kebijakan pemerintah setempat. Pasalnya, belum ada ketetapan yuridis mengenai kemitraan MUI dengan pemerintah dalam hal pendanaan.

Karena itu, kini pihaknya mulai menggandeng beberapa pihak untuk bermitra demi keberlangsungan operasional MUI, seperti bank syariah dan beberapa pihak swasta lainnya. “Karena tidak masuk APBD, kita harus menyiasati setiap kegiatan. Bagaimana caranya agar bisa tetap berjalan dengan baik,” tutur Idris.

Ia pun mengatakan dalam menyiasati keuangan, pihaknya juga memiliki bidang usaha, seperti pengelolaan penyewaan gedung dan dua mobil jenazah. Kedua kegiatan ini cukup membantu dalam operasional MUI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika