REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menilai, selama 100 hari pertama masa kerja Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo belum ada gregetnya. "Bahkan, ada orang yang menyebut negara ini adalah negara dengan supremasi oknum, bukan negara dengan supremasi hukum," kata Nasir Djamil pada rapat kerja antara Komisi III DPR RI dengan Kapolri di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (24/1).

Rapat kerja antara Komisi III DPR RI dan Kapolri dilanjutkan lagi pada pukul 16.30 WIB dan diskors lagi pada pukul 18.00 WIB untuk istirahat sholat dan makan. Sebelumnya, rapat kerja antara Komisi III DPR RI dengan kapolri dimilai pukul 10.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB-pukul 16.00 WIB, karena Kapolri harus menghadiri rapat dengan Wakil Presiden.

Nasir Djamil meminta kepada Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo, untuk meningkat kinerja sekaligus citra lembaga Polri guna meningkatkan legitimasi masyarakat maupun pemerintah. "Harus ada kepastian dan keadilan dalam konteks pembinaan karir. Saya sangat berharap Polri bisa melakukan pembinaan karir berdasarkan sistem dan prinsip akuntabilitas," katanya.

Jika Polri bisa menerapkan pembinaan karir berdasarkan sistem dan akuntabilitas, menurut dia, kinerja Polri akan meningkat sehingga tercipta kepastian dan keadilan. Nasir menjelaskan, ketika Komisi III melakukan kunjungan lapangan dirinya sempat berdialog dengan anggota polisi yang mengeluhkan ketidakpastian karirnya. "Jika hal ini tidak diatasi maka akan membuat prajuritnya tidak bangga menjadi polisi," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Nasir Djamil juga meminta penjelasan soal kepemilikan aset tanah Polri, yakni berapa jumlah seluruhnya dan tersebar di mana saja. Nasir berharap Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo bisa menginventarisir tanah-tanah yang merupakan aset Polri dan menertibkan status kepemilikannya, sehingga diharapkan bisa membantu penyelesaian konflik tanah di Indonesia. "Semoga instruksi presiden juga bisa menyelesaikan persoalan aset tanah Polri," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika