REPUBLIKA.CO.ID, PBB - Perompak Somalia telah memperluas zona serangan mereka dan sekarang ini merugikan lebih dari tujuh miliar dolar setahun, menurut penelitian PBB yang dikeluarkan Senin (25/1). Penelitian itu juga sekaligus menyerukan tindakan keamanan baru dan pengerahan mendesak senjata yang sah.
Sebuah pengadilan baru untuk mengadili perompak dengan juridiksi Somalia tapi bermarkas di sebuah negara asing sebaiknya dibentuk, kata mantan menteri luar negeri Prancis Jack Lang, yang memimpin penelitian, dalam laporan itu. Pasukan angkatan laut internasional yang sekarang mematroli Lautan Hindia harus beroperasi lebih dekat ke pelabuhan-pelabuhan Somalia tempat para perompak berpangkalan, tapi insentif ekonomi harus diberikan untuk menghentikan pemuda-pemuda Somalia bekerja di perompakan, jelas laporan itu.
Perompakan Somalia menjadi fenomena internasional pada 2007. "Pertempuran akan dimenangkan oleh perompak," Lang berkomentar pada wartawan. "Mereka akan pergi makin ke dalam ke Lautan Hindia dan dengan peralatan lebih berteknologi tinggi yang akan membantu mereka."
Laporannya, yang akan dibahas oleh Dewan Keamanan PBB pada Selasa, mengatakan serangan perompak sekarang merugikan sedikitnya tujuh miliar dolar setahun pada pasukan militer, barang dagangan yang hilang, uang tebusan, asuransi yang lebih tinggi dan sejumlah kerugian lainnya.
"Jika masyarakat internasional tidak bertindak dengan kemendesakan yang sangat tinggi, ekonomi perompak di lepas pantai Somalia akan terus menjadi lebih makmur hingga pencapaian itu sampai ke titik tidak bisa kembali," kata laporan tersebut.
Lang memperkirakan hanya ada 1.500 perompak. Tapi puluhan kapal perang dari Uni Eropa, Amerika Serikat, Rusia, China dan sejumlah negara lain mematroli Lautan Hindia. Sembilan dari 10 perompak yang tertangkap di laut oleh armada internasional dibebaskan hampir saat itu juga karena belum ditemukan tempat di mana akan mengadili mereka. Lang mengusulkan sebuah pengadilan Somalia ekstra-teritorial.
Tanzania telah mengindikasikan mereka akan siap untuk menerima pengadilan seperti itu, rombongan Lang menambahkan. Pengadilan internasional Rwanda yang didukung PBB bermarkas di Arusha, Tanzania, dan fasilitas yang sama dapat digunakan meskipun jurisdiksinya akan (di bawah kekuasaan) Somalia.
Sistem yang sama telah digunakan bagi pengadilan pemboman jet Pan-Am yang meledak di atas kota Lockerbie di Skotlandia pada 1988. Berdasarkan perjanjian dengan Libia, pengadilan Skotlandia itu bermarkas di Belanda. Laporan Lang itu mengatakan biaya untuk membentuk pengadilan itu, penjara baru dan langkah lainnya untuk memperkuat sistem pengadilan Somalia akan sekitar 25 juta dolar.
Puntland dan Somaliland, dua wilayah di Somalia, tempat sebagian besar perompak berpangkalan, akan membutuhkan bantuan ekonomi besar bagaimanapun guna mendorong para pemuda untuk tidak bergabung dengan geng-geng mafia yang Lang katakan telah menjalankan operasi perompakan itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika