REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-Rumah Pengaduan Pembohongan Publik (rumah kebohongan) yang digagas para tokoh lintas agama dan penggiat LSM ternyata juga menyita perhatian wakil rakyat. Tidak hanya filosofinya yang menarik atensi, namun substansi rumah kebohongan menjadi sesuatu yang dinilai positif bagi para wakil rakyat yang berumah di Senayan.
Tidak hanya untuk rakyat, Dewan bahkan juga berencana menggunakan fasilitas rumah pengaduan kebohongan yang ditujukan untuk menjaring pengaduan masyarakat mengenai kebohongan pemerintah itu. Mungkin banyak yang bertanya, bagaimana dengan nasib rumah wakil rakyat di Senayan dengan adanya rumah kebohongan? Bukankah mereka bertugas menjadi si empunya rumah untuk menyalurkan aspirasi?
Ketua Fraksi PKS Musthafa Kamal punya jawabannya. ''Rumah kebohongan bisa bersinergi dengan DPR. Itu bisa jadi mata, telinga, juga saluran kita mencari aspirasi,'' kata Musthafa saat dihubungi Republika, Selasa (25/1).
Tidak hanya jadi saluran untuk menyerap kritik konstituen pada pemerintah, rumah kebohongan juga akan digunakan DPR untuk menumpahkan segala persoalan. Agenda, kasus, dan permasalahan di dewan juga akan coba dibuka di rumah kebohongan. ''Kita juga dapat membuka masalah di rumah aspirasi itu. Demi keterbukaaan bagi masyarakat,'' katanya.
Musthafa bahkan menegaskan bahwa tidak ada keraguan atau ketersinggungan DPR akan adanya rumah kebohongan itu. Dia justru melihat, Dewan akan makin terpacu untuk lebih mendengar aspirasi dari akar rumput.
Sebaliknya, dia pun meminta pemerintah yang harus lebih proaktif merespons keberadaan rumah kebohongan yang kini tersebar di 18 kantor ormas dan LSM beserta jaringannya, dan bakal segera berbiak lebih banyak lagi di seluruh penjuru negeri. ''Ini adalah bentuk ekspresi aspirasi yang kurang didengar pemerintah. Pemerintah harusnya lebih mengedepankan tindakan dibanding hanya melayangkan perkataan,'' kata Musthafa.
Anggota Komisi II DPR Nasir Djamil juga menilai keberadaan rumah kebohongan sama sekali tidak mengganggu fungsi DPR sebagai pengawas pemerintah dan penampung aspirasi publik. ''DPR seharusnya berterima kasih kepada kalangan agamawan dengan hadirnya rumah pengaduan kebohongan tersebut,'' kata Nasir.
Di tengah krisis kepercayaan terhadap lembaga negara dan penegak hukum, rumah kebohongan itu diharap bisa mengembalikan moralitas penyelenggara negara. Meski demikian, Nasir memberi catatan, jangan sampai rumah kebohongan diniatkan untuk menjadi alat politik para agamawan. ''Saya berharap kalangan agamawan mampu menjaga spirit moral yang mereka deklarasikan.''
Wakil Ketua Fraksi PAN di DPR Viva Yoga Mauladi mengatakan, keberadaan rumah kebohongan merupakan cermin dari bangkitnya kekuatan masyrakat sipil. Hal itu bisa membantu fungsi DPR dalam melakukan proses pengawasan kepada pemerintah. ''Proses pengawasan kepada pemerintah tidak hanya dilakukan DPR, namun juga kelompok masyarakat, dan ini akan membantu fungsi dewan,'' kata Yoga, Selasa (25/1).
Walau peran rumah kebohongan dinilainya penting, dia berpesan agar para penggagasnya tetap menjauhi ranah politik praktis. Menurutnya, tokoh agama merupakan penjaga moral bangsa, sehingga harus steril dari agenda politik dalam permainan sirkulasi kekuasaan. ''Tokoh agama hendaknya tetap mempertahankan sebagai gerakan moral, jangan menjadi gerakan politik atau menjadi partisan kelompok politik tertentu,'' kata Yoga.
Sambutan positif juga datang dari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dhani Anwar. Menurutnya, masih lebih baik suara rakyat disatukan dalam bentuk rumah aspirasi, ketimbang rakyat yang bertindak. Selama kritik masih disuarakan, Dhani mengingatkan, pemerintah justru harus bersyukur. ''Bagaimana kalau sudah tidak ada yang mau kritik atau bersuara, tapi malah melakukan tindakan anarkis?'' katanya retoris.
Karena itu, dia menghimbau pemerintah untuk mawas diri dan lebih peka terhadap kondisi masyarakat. Dia berharap pemerintah dapat merespon keberadaann rumah kebohongan. Dia mengibaratkan rumah kebohongan sebagai tempat berkaca bagi aparatur pemerintah. ''Itu adalah bentuk untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat akan kinerja pemerintah. Aspirasi itu harusnya dijemput jangan diabaikan,” tutup anggota DPD asal DKI Jakarta itu.
Banyaknya rumah kebohongan yang tersebar di sejumlah daerah, juga dipandangnya dapat membantu kinerja DPD. ''Berhubung DPD belum memiliki rumah aspirasi di daerah, kita dapat menggunakan rumah itu untuk mendengar suara langsung dari masyarakat daerah,'' tukas pria yang aktif menyuarakan masalah soal keistimewaan Yogyakarta itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika