REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Tim Khusus DPR untuk Penanganan TKI di Arab Saudi meminta pemerintah Indonesia mengusahakan secara optimal pemulangan seluruh TKI ilegal yang saat ini hidup di bawah Jembatan Kandara Jeddah dan Sareh Mansyur Makkah.
Demikian pernyataan Tim Khusus (Timsus) DPR yang disampaikan di Gedung DPR/MPR Jakarta, Rabu. Penyampaian pernyataan dihadiri Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Ketua Tim Khusus DPR Irgan Chairul Mahfiz (PPP), anggota tim Chairunisa (Golkar) dan Taufik Effendy (Demokrat) serta Eva Sundari (PDIP).
Upaya yang harus dilakukan untuk memulangkan TKI ielagal di Arab Saudi, bisa atas upaya pemerintah sendiri maupun dengan memanfaatkan kekebijakan amnesti yang diberikan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang akan berakhir pada Maret 2011.
Timsus DPR juga meminta Kementerian Luar Negeri untuk melakukan koordinasi (MoU) dengen Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Agama dalam merespons banyaknya TKI ilegal yang berasal dari umrah dan haji.
Terkait banyaknya kasus TKI di Arab Saudi, Timsus DPR mendesak pemerintah dan BNP2TKI untuk melakukan kajian terhadap penghentian sementara (moratorium) pengiriman TKI yang tidak terampil ke luar negeri sampai semua draft perbaikan efektif dan ke depan pemerintah hanya mengirimkan TKI yang terampil.
Chairunisa mengemukakan, permasalahan TKI telah terjadi sejak proses rekrutmen, penempatan, saat bekerja hinga kepulangan kembali ke Tanah Air.
Untuk itu, timsus mendesak Kemenakertrans, Kemenlu, BNP2TKI dan Kemenhukham untuk melakukan pembenahan menyeluruh dan konseptual terhadap sistem pengiriman dan pemulangan TKI ke luar negeri.
"Perlu dilakukan audit kebijakan di setiap tahapan sehingga diperoleh diagnosis tepat untuk perbaikan kebijakan maupun regulasi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika