REPUBLIKA.CO.ID,BATAM – PDIP menyatakan tetap akan mendukung para mantan anggota komisi keuangan DPR periode 2004-2009 dari partainya, yang diduga menerima cek perjalanan terkait pencalonan Miranda S Goeltom menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Pemanggilan serentak 25 mantan anggota komisi keuangan tersebut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (28/1), dinilai sebagai upaya pengalihan isu. Apalagi, pemberi suap justru tak diutak-atik.

‘’Fraksi dan Partai sudah menyiapkan tim advokasi dan hukum untuk sembilan orang anggota kami,’’ kata Sekretaris Jendral PDIP dan juga Ketua FPDIP di DPR, Tjahjo Kumolo, Jumat (28/1) petang. Salah satu ketua DPP partai ini, Panda Nababan, menjadi salah satu yang dipanggil KPK. Akibat pemanggilan tersebut, Panda dipastikan absen dari rapat koordinasi nasional PDIP yang dimulai pada Jumat (28/1).

Ketua Komisi III DPR yang berasal dari FPDIP, Trimedya Panjaitan, mengatakan pemanggilan serentak terhadap mereka yang diduga menerima suap pencalonan Miranda ini mengundang pertanyaan.

‘’Karena, yang paling spektakuler adalah hanya penerima yang diutak-atik. Pemberinya belum,’’ kecam Trimedya. ''Saya minta KPK berlaku adil dalam penanganan perkara ini.''

Menurut Trimedya, patut diduga langkah KPK ini menjadi salah satu agenda pengalihan isu dari kasus hukum yang lebih besar dan berskala luas. ‘’Kasus Gayus, misalnya,’’ sebut dia. Apalagi, usulan hak angket pembentukan pansus mafia pajak juga tengah digembosi dengan mundurnya partai-partai koalisi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika