REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Pramono Anung menuntut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk serius dapat menghadirkan Nunun Nurbaiti, Komisaris PT Wahana Esa Sejati sebagai saksi dalam kasus cek pelawat (traveler cheque -TC). Nunun diduga memiliki andil sebagai penyalur cek pelawat ke sejumlah anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR periode 1999-2004. 

Pram, sapaan akrabnya menjelaskan penuntasan kasus TC menjadi harapan publik agar KPK tidak terkesan tebang pilih. Menurut politisi senior PDI Perjuangan itu, perpersoalan korupsi di Tanah Air benar-benar sudah akut dan itu hanya bisa diselesaikan dengan obat yang tidak biasa. "Maka salah satu obat yang bersifat //ad hoc// itu namanya KPK," tegasnya kepada wartawan di DPR, Selasa (8/2).

Mantan Sekjen PDI Perjuangan itu berharap, korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa dapat diselesaikan oleh KPK. Namun, ungkap dia, ternyata KPK lebih banyak 'main-main' dengan menyidik kasus-kasus dalam sorotan publik menarik. "Tetapi secara kuantitas dan kualitas menurut saya tidak terlalu besar, nah yang besar-besar malah belum tersentuh," bebernya.

Terkait kesehatan Nunun, Pram meyakini, banyak elite dan para politisi mengetahui sakitnya Nunun tidak terjadi secara tiba-tiba menjadi pelupa. "Kan kita tahu dulu ibu Nunun salah satu sosialita yang selalu tampil di acara-acara yang bersifat terbuka kok tiba-tiba menjadi lupa?," imbuhnya.

Oleh karena itu, dirinya berharap kepada KPK untuk segera mencari tahu keberadaan Nunun dan memeriksanya kembali. "Kalau KPK tidak tahu menurut saya ya harus tahu karena KPK diberikan peralatan untuk mengtahui itu, asal lembaga itu sungguh-sungguh," tukasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika