REPUBLIKA.CO.ID,KAIRO - Rezim baru militer Mesir, Senin (14/2), meminta para pekerja untuk mengakhiri gelombang pemogokan dan perlawanan sipil yang telah mengancam melumpuhkan negeri itu pascajatuhnya presiden Hosni Mubarak.
Dalam pengumuman terbarunya sejak mereka mengambilalih kekuasaan Jumat (11/2) lalu, Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata mendesak para pemimpin buruh untuk membatalkan tindakan mereka. Tetapi, militer tidak mengeluarkan keputusan untuk melarang buruh. Pihak militer sempat dikabarkan akan melarang pekerja Mesir melakukan aksi mogok massal.
"Beberapa lembaga pemerintah telah melakukan protes meskipun kehidupan telah kembali normal pada saat semua warga negara harus bersatu," kata juru bicara di televisi negara saat dokter dan polisi berunjuk rasa di Kairo.
"Warga negara yang terhormat dapat melihat bahwa protes saat kritis seperti ini akan memiliki efek negatif dan merugikan keamanan negara," katanya, seraya mengatakan bahwa pemogokan mencederai kemampuan negara untuk melayani warga negaranya dan mencederai perekonomian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika