REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Pengamat Politik dari Indonesian Institute, Hanta Yudha, menyatakan pesimis hak angket akan dapat mengungkap permasalah pajak yang telah akut. Lantaran, menurut dia, besar kemungkinan usulan pansus hak angket mafia pajak ini akan menguap karena transaksi politik yang dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan politik partai-partai besar.

"Saya curiga nantinya hak angket ini sebenarnya tidak ada efeknya dalam penyelesaian penegakan hukum secara keseluruhan karena transaksi politik," tuturnya kepada Republika, Jumat (18/2).

Hanta menyampaikan realitas politik di Senayan saat ini berada dalam politik saling sandera. Masing-masing partai telah memegang kartu truff lawan politiknya. Meski demikian, sambung dia, dengan melihat konstelasi dukungan hak angket yang sekarang bergulir dan akan dibawa ke paripurna, dirinya yakin pansus hak angket itu akan gol.

"Melihat hitung-hitungannya, jika PDI Perjuangan, Golkar, PKS, Gerindra dan Hanura dukung itu, saya yakin ini akan gol," tuturnya.

Dia menyebutkan Demokrat selalu mendapat dukungan setia dari PAN dan PKB sehingga tidak perlu khawatir kehilangan dukungan mereka. "PPP sikapnya sekarang masih abu-abu, kita lihat di paripurna saja," ucapnya.

Namun, dia mengingatkan partai politik lain harus mewaspadai langkah politik yang diambil Golkar. Menurut dia, melihat pengalaman politik selama ini, Golkar perlu diwaspadai karena sangat mungkin berbalik arah jika kepentingan politiknya telah diakomodasi. "Golkar bermain politik sangat cantik, semua partai harus waspada dengannya," tegasnya.

Selain itu, dia menegaskan semua pihak untuk mengawal bergulirnya hak angket ini agar tidak menjadi dagelan politik. Menurutnya, hak angket merupakan alat kontrol DPR yang cukup ampuh sehingga pelaksanaanya perlu diawasi secara serius. "Jangan sampai akhirnya hanya menjadi dagelan politik," tukasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika