REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi I DPR segera memanggil Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan pejabat lain yang terkait dengan kabar pencurian laptop berisi dokumen yang menimpa delegasi Indonesia ketika berada di Seoul, Korea Selatan pada Rabu (16/2). Pemanggilan dilakukan jika Menhan dan pejabat terkait tidak menjelaskan dan mengklarifikasi kejadian yang masih simpang siur.
"Kami akan mengundang pihak Kementerian Pertahanan kalau sampai beberapa hari ke depan tidak ada klarifikasi yang jelas," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, di Gedung DPR, Senin (21/2).
Dia mengaku belum mendapat kepastian informasi mengenai aksi pencurian itu. Berdasarkan sumber di lingkungan pemerintah, Mahfudz mendapat empat versi kronologis pencurian. Pertama, bukan pencurian. Petugas hotel mengambil laptop atas permintaan salah satu tamu, namun petugas hotel salah kamar.
Kedua, ada pencurian, namun laptop dikembalikan, tanpa ada data dicuri. Ketiga, ada pencurian dan pengambilan data, tapi bukan data militer. Keempat, pencurian data-data militer. "Bagaimana pun, ini merupakan tindakan tak profesional," kata Mahfudz.
Dia mengingatkan, rombongan kenegaraan yang tergolong VIP itu sudah ada prosedurnya. "Seharusnya, tidak mungkin ada orang masuk ke kamar," ujar Mahfudz. Dia enggan menyebut apakah ada pejabat yang lalai dengan hilangnya laptop tersebut karena hingga kini informasi masih simpang siur dan belum ada klarifikasi resmi dari pejabat terbaik.
Jika memang benar ada data militer yang diambil oleh pihak lain, Mahfudz meyakini hal itu merupakan hasil operasi intelijen. "Tapi itu harus dipastikan dulu, makanya perlu klarifikasi supaya informasinya tidak simpang siur," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.