REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Golkar meyakini bahwa perbedaan pendapat dalam koalisi itu tidak bisa dipaksakan. Oleh karena itu, partai berlambang pohon beringin itu menyambut undangan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mendiskusikan kembali soal koalisi dan mekanismenya.
Sekretaris Jendral Partai Golkar, Idrus Marham, menyatakan ajakan SBY untuk duduk bersama dengan partai koalisi guna meningkatkan stabilitas dan kinerja internal koalisi disambut terbuka. "Kami siap menunggu undangan. Namun, jangan minta kami untuk selalu sama di koalisi," tutur Idrus kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (2/3).
Idrus menyatakan Golkar yakin sikapnya yang selama ini mengkritisi pemerintah itu sudah benar. Lantaran, jelas dia, hakikat koalisi adalah mengelola pemerintahan secara benar dan produktif. "Koalisi yang benar adalah mengedepankan visi dan misi untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat," ungkapnya.
Dia menyebutkan dukungan Golkar terhadap usulan hak angket pajak adalah ikhtiar untuk membongkar mafia pajak. Jika Golkar tidak membongkar mafia pajak, hal tersebut justru malah akan melemahkan visi misi pemerintah. "Kami melakukan berdasarkan idealisme dan fakta ril. Kita justru menguatkan, bukan melemahkan," tukasnya.