REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—Arus desakan agar Partai Golkar keluar dari koalisi makin kencang. Ketua DPD I Golkar Yogyakarta, Gandung Pardiman, memegaskan, dirinya akan mengkampanyekan agar Partai Golkar keluar dari Setgab Koalisi dalam rapat konsultasi antara DPP dengan DPD I Golkar se-Indonesia yang digelar di Jakarta, Selasa (8/3).
Gandung juga akan mendesak agar rapat konsultasi ini dapat menganulir keputusan Rapim Golkar yang mengamanatkan Golkar masuk koalisi, karena selama berada dalam koalisi, Golkar menjadi terpasung dan keadaannya lebih parah dari ketika Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla menjadi wapresnya SBY.
“Tak ada gunanya Golkar ada di koalisi, dalam rapat konsultasi besok Golkar Yogya akan mendesak DPP Golkar agar segera menyatakan diri keluar dari koalisi karena koalisi tidak memberi manfaat apa-apa buat rakyat dan partai,” kata Gandung Pardiman di Jakarta, Senin (7/3).
Terlebih, Gandung melanjutkan, 11 kesepakatan dalam kontrak koalisi hanya berisi kewajiban-kewaiban yang harus dilakukan Golkar. Tidak ada satu kesepakatan pun yang mengatur mengenai hak-hak anggota. “Selama berada dalam koalisi, ‘jenis kelamin’ Golkar menjadi tidak jelas. Anggota koalisi yang tak mau atau menolak memenuhi syahwat politik Demokrat, akan dibuka borok-boroknya.”
Dikatakan, partai-partai yang masuk koalisi tak ubahnya seperti pejantan yang sudah dikebiri oleh Demokrat. Sekali ada perbedaan pendapat dengan Demokrat, maka akan disudutkan dan diacak-acak kepentingannya. “Kalau begini, demokrasinya dimana? Partai Golkar nggak mau diperlakukan seperti itu karena kita lebih tua dari Demokrat. Enak saja mereka mau evaluasi Golkar,” ucap Gandung kesal.
Menurut Gandung, Golkar tidak usah menunggu dikeluarkan dari koalisi, tapi langsung menyatakan keluar. Golkar juga tidak perlu mengemis-ngemis pada Demokrat karena Golkar punya harkat dan harga diri yang wajib dipertahankan. Semua harus menyadari, kalau Golkar di luar koalisi, sikapnya akan lebih kritis, obyektif dan lebih memihak pada rakyat.
Terkait kesiapan Golkar jika tidak punya wakil di kabinet jika keluar dari koalisi, Gandung yang juga anggota Komisi IX DPR langsung berucap, “//Nggak patheken// (tidak mati) Golkar tak punya menteri. Nyatanya, menteri-menteri Golkar juga tidak memberi manfaat pada partai. Golkar nggak ngiler jabatan menteri, karena sudah kenyang dengan kekuasaan. Jadi, punya atau tidak punya menteri sama saja.”
Terpisah, Wakil Ketua DPD I Golkar Jawa Timur, Yusuf Husni, mengatakan, sebenarnya tidak ada Setgab Koalisi pun, Golkar akan mendukung pemerintahan SBY. DPP Golkar justru akan disalahkan jika tidak mendukung pemerintah karena itu memang keputusan Munas Golkar di Riau.
Yusuf mendesak agar Golkar segera keluar dari Setgab Koalisi, karena selama Golkar masuk Setgab, kreativitas politiknya terhenti. “Kalau berbeda pendapat sedikit saja, Golkar selalu dicap mbalelo, tidak //committed// dan sebagainya. Jadi benar dalam rapat konsultasi nanti, akan kita ingatkan agar DPP tidak mengingkari keputusan Munas Riau,” ujar Yusuf.
Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menyatakan, desakan kader beringin di akar rumput agar Golkar keluar dari koalisi memang susah dibendung dan DPP sering kalang kabut untuk meredam tuntutan mereka.
“Saya sendiri setuju dengan tuntutan mereka dan saya berharap, usulan mereka dapat disetujui dalam rapat konsultasi DPP dengan DPD I Golkar se-Indonesia,” tanda Bambang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika