REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengatakan evaluasi dan komunikasi Presiden dengan partai politik yang tergabung dalam koalisi maupun di luar koalisi tidak terkait dengan reshuffle kabinet yang menjadi isu hangat beberapa pekan terakhir ini.
Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dalam keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta, Rabu sore, mengatakan komunikasi Presiden dengan para pimpinan parpol yang berlangsung intensif dalam sepekan ini tidak ada hubungan langsung dengan reshuffle kabinet.
"Dikaitkan dengan apa yang tengah dilakukan oleh Presiden Yudhoyono saat ini dan kegiatan ini masih terus berlangsung yaitu penataan kembali etika dan efektifitas koalisi, evaluasi terhadap kinerja menteri tersebut tidak terkait langsung," katanya.
Ia mengatakan isu reshuffle kabinet bahkan kemudian diikuti dengan beredarnya sejumlah nama calon menteri yang akan menduduki kabinet berpengaruh terhadap kinerja sejumlah menteri dalam kabinet. "Semacam ini sedikit banyak dapat mempengaruhi konsentrasi dan kinerja kabinet yang seharusnya pada saat-saat seperti ini diharapkan fokus melaksanakan berbagai permasalahan demi kepentingan rakyat, negara dan bangsa," ujar Sudi.
Sudi menjelaskan Presiden Yudhoyono tidak pernah mengatakan akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat. "Hingga saat ini Presiden belum pernah secara resmi bicara tentang dilaksanakannya reshuffle kabinet dalam waktu dekat termasuk menyebut nama menteri yang akan diganti dan yang akan mengganti," kata Sudi.
Ia menambahkan, "Meskipun Presiden mengatakan sangat bisa reshuffle dilaksanakan manakala diperlukan." Mensesneg mengatakan bila terjadi reshuffle maka yang menjadi pertimbangan adalah kontrak kinerja dan pakta integritas serta penilaian yang dilakukan oleh Unit Kerja Presiden Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4).
"Rambu-rambu ini menjadi ukuran. Presiden selalu memberikan arahan atau teguran meski tidak selalu terpublikasi namun Presiden terus berikan arahan (kepada menteri terkait kinerja-red)," kata Sudi. Sudi menyayangkan beredarnya sejumlah nama yang dianggap akan masuk ke dalam kabinet menggantikan menteri yang ada saat ini.
Ia mengkhawatirkan terjadinya kesalahpahaman seperti yang pernah terjadi ketika ada yang salah paham dan marah kepada Presiden ketika namanya sebagai calon menteri sudah disebut di media massa namun kemudian urung menjadi menteri.
Penataan koalisi Sudi juga mengatakan penataan koalisi yang sedang dilakukan oleh Presiden saat ini dilakukan dalam bentuk komunikasi dengan para pimpinan parpol maupun pihak lain.
"Setelah dilakukannya penataan kembali atas etika dan efektifitas koalisi, diharapkan pemerintahan akan lebih efektif lagi dalam menjalankan tugas-tugasnya," kata Sudi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika