REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Taufik Kurniawan mengatakan, pihaknya tidak merisaukan isu perombakan kabinet karena sikap politiknya yang konsisten dengan kesepakatan dalam membentuk koalisi pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"PAN sesuai dengan hasil kongres dan rakernas sudah menetapkan untuk mendukung pemerintahan saat ini. Karena itu kami tidak merisaukan posisi di kabinet dan juga karena kami sadar bahwa hal itu menjadi hak prerogratif presiden," ujar Taufik dalam diskusi dialektika demokrasi di Gedung DPR di Jakarta, Kamis.
Dengan tidak merisaukan posisinya di kabinet, kata dia, PAN lebih memilih untuk mengambil isu-isu konkrit yang berdampak langsung pada permasalahan kemasyarakatan. "Buat kami isu 'resuffle' tidak penting, karena kami mendukung penuh pemerintahan. Kami memilih isu-isu konkrit yang berkaitan langsung dengan rakyat," katanya.
Taufik juga menjelaskan, berbagai isu yang diangkat PAN sama sekali tidak bersinggungan dengan isu "resuffle" kabinet yang sedang hangat saat ini. "Isu kami, misalnya, mengenai minimarket yang menjamur, bahkan ada yang tanpa izin, agar mendapat tanggapan positif dari pemerintah-pemerintah daerah di seluruh Indonesia dengan menutup minimarket tanpa izin yang selama ini merusak perekonomian rakyat kecil, pasar tradisional dan warung-warung," katanya.
Selain itu, juga isu warteg, susu dan meledaknya tabung gas 3 kg dan agar Satpol PP tidak dipersenjatai telah mendorong pihak-pihak yang berkepentingan mengambil tindakan. "Bagi PAN hal itu yang lebih penting," katanya.
Dalam konteks masalah "resuffle" kabinet, Taufik menjelaskan bahwa hal itu bukan strategis manakala PAN mengedepankan fatsun politik. Karena itu, dirinya pun mengharapkan agar partai-partai yang ada dalam koalisi untuk tidak terlalu memikirkan isu tersebut. "Berkoalisi atau tidak seharusnya menjadi keputusan partai masing-masing bukan individu. Semakin banyak koalisi didukung, itu yang kita harapkan," kata Wakil Ketua DPR RI ini.
Sebelum bergabung dalam koalisi, kata dia, partai sudah memiliki hitungan masing-masing dan seyogyanya hal itu diterapkan karena keputusan tersebut tentunya merupakan keputusan partai dan harus ditaati kader-kader partai. Menurut dia, pemerintahan saat ini sangat membutuhkan stabilitas politik dan partai anggota koalisi seharusnya sudah selayaknya memberikan hal itu agar pemerintahan bisa berjalan dan berdampak pada masyarakat.
"Kita harus memilih isu yang efektif dan partai seharusnya seperti ini sehingga pemerintahan tidak terganggu dengan orang-orang yang mencari panggung semata. Kita ingin agar pemerintahan yang kami bangun bersama ini bisa menorehkan tinta emas dalam sejarah perjalanan Indonesia," katanya.
Dia mengemukakan, partai-partai anggota koalisi kerap menafikan kondisi bahwa pemilihan menteri adalah hak prerogratif presiden. Hal ini membuat kondisi pemerintahan selalu terjadi gonjang-ganjing karena partai justru kerap terlihat seperti ingin mencampuri urusan yang telah menjadi hak prerogatif presiden.