REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi II, Dewan Perwakilan Rakyat, Abdul Malik Haramain, menyatakan, pembahasan Rancangan Undang Undang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan harus dilakukan secara terbuka. "Pembahasan RUU ini harus inklusif, melibatkan semua elemen masyarakat, pemerintah dan nonpemerintah," kata Malik di Jakarta, Rabu (23/3).
Selain itu, kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu, pembahasan RUU Pengadaan Tanah tidak boleh terburu-buru mengingat akan menjadi instrumen pemerintah untuk membebaskan tanah. Pasalnya dalam proses pembebasan tanah rawan terjadi pelanggaran HAM.
"RUU ini ada semangat memfasilitasi pihak swasta atau konglomerat, karena itu kita minta agar keberadaan swasta dalam RUU ini dikeluarkan atau dihapus," kata Malik. Secara terpisah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menolak RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan dan mendesak dihentikannya pembahasan RUU itu.
"RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan menyimpan potensi masalah yang cukup mengkhawatirkan dan pemaksaan kehendak negara yang kecenderungannya akan terjadi pelanggaran HAM," kata Wakil Ketua Badan Pengurus YLBHI Alvon Kurnia Palma.
Dikatakannya, RUU Pengadaan Tanah merupakan alat legitimasi perampasan tanah rakyat tanpa adanya jaminan perlindungan hak milik, mengingat RUU ini mensyaratkan kepemilikan dengan bukti sertifikat yang menjadi dasar ganti rugi.
"Padahal, sebagian tanah rakyat yang ada di Indonesia tidak beralaskan sertifikat, hanya mengandalkan kebiasaan-kebiasaan lokal dengan batas-batas alam," katanya.
Saat ini saja, YLBHI bersama 15 kantor LBH sedang menangani 3406 kasus konflik agraria yang melibatkan negara dan swasta pemilik modal. "Maka sudah bisa dipastikan ketika RUU ini menjadi UU, eskalasi konflik pertanahan semakin massif dan bisa dipastikan rakyat yang menjadi korban," kata Alvon.
Ikuti Whatsapp Channel Republika